Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
kepada masyarakat; menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik angkutan laut yang dinilai mampu untuk Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pelayaran perintis, perlu adanya penugasan kepada
belum berkembang dengan daerah yang sudah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal tentangPeraturan Presiden
menetapkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
KETENTUANUMUM BAB I NEGARA. KEGIATAN PELAYANANPUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN MEMUTUSKAN: Tahun 2014 Nomor 5533); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
perolehan lainnya yang sah .. atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi pelayanan publik untuk angkutan pelayaran perintis membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban
angkutan perairan karena belum memberikan manfaat atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani daerah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek
kegiatan pelayaran perintis dilakukan untuk :
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan
pada ayat (1) untuk melayani daerah masih tertinggal
melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk masyarakat, Pemerintah menugaskan kepada PT.
penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan
darr/ atau wilayah terluar yang belum berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a daerah yang masih tertinggal, wilayah terpencil
pelaksana kegiatan laut, angkutan sungai dan belum menguntungkan untuk dilayani oleh
wilayah terpencil darr/ atau wilayah terluar yang belum berkembang dengan daerah yang sudah
diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. setelahsegeralaut ditandatanganiangkutan
melaksanakan kewajiban pelayanan publik untuk Usaha MilikNegara di bidang angkutan laut yang akan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan yang sudah ditetapkan dalam APBN digunakan pelayanan publik untuk kegiatan pelayaran perintis
Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 verifikasi oleh Kementerian Perhubungan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Nasional Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan (APBN)pada Kementerian Perhubungan.
Agar... diundangkan. Peraturan Presiden Ill! mulai berlaku pada tanggal Pasal 9 Peraturan Menteri. pelayanan kapal perintis milik negara, diatur dalam Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Pasa18
dalam hal para pihak tidak memenuhi
sekurang- kurangnya memuat :
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2016 JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 8 Januari 2016 Ditetapkan di Jakarta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. denganIniPresidenPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan -......-. ,•.,.V
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen