DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional;
b.bahwa berdasarkan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional ke 3 (tiga) tanggal 22 Juni 2016, telah disepakati Rancangan Rencana Umum Energi Nasional menjadi Rencana Umum Energi Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 22 TAHUN201 7 TENTANG RENCANAUMUM ENERGI NASIONAL Mengingat Menimbang I • ,- . .

4.Pemerin tah ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden irii yang climaksud dengan:

1.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
2.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
3.Kebijakan Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. PERATURANPRESIDEN TENTANGRENCANA UMUMENERGI NASIONAL. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11); Menetapkan .. ~ Pasal 3 ...

Pasal 2

(1)RUEN disusun oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Kondisi Energi Nasional Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
3. c.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional;
4. d.Kebijakandan StrategiPengelolaanEnergiNasional;dan
5. e.Penutup.
(2)RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Dewan Energi Nasional bersama Kementerian melakukan:

a.sosialisasi RUEN kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait; dan
b.pembinaan penyusunan rancangan RUED-P.

Pasal 3

(1)RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
3. c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.
(2)RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi:
1. a.kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.pemerintah provinsi untuk menyusun RUED-P;
3. c.Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
4. d.masyarakat un tuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi. PRESIOEN ·.· Agar ...

Pasal 7

Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

(1)RUENdapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima)tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:
1. a.KENmengalami perubahan mendasar; dan/ atau
2. b.perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
(2)Rencana perubahan RUENsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.

Pasal 5

(1)Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUENdan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Basil pengawasan dibahas dalam Sidang AnggotaDewan Energi Nasional dan dilaporkan kepada Ketua Dewan Energi Nasional atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.
(4)Dewan Energi Nasional memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral. . -·- Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 43 YASONNAH. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional;
b.bahwa berdasarkan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional ke 3 (tiga) tanggal 22 Juni 2016, telah disepakati Rancangan Rencana Umum Energi Nasional menjadi Rencana Umum Energi Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

4.Pemerin tah ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden irii yang climaksud dengan:

1.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
2.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
3.Kebijakan Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. PERATURANPRESIDEN TENTANGRENCANA UMUMENERGI NASIONAL. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11); Menetapkan .. ~ Pasal 3 ...

Pasal 2

(1)RUEN disusun oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Kondisi Energi Nasional Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
3. c.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional;
4. d.Kebijakandan StrategiPengelolaanEnergiNasional;dan
5. e.Penutup.
(2)RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Dewan Energi Nasional bersama Kementerian melakukan:

a.sosialisasi RUEN kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait; dan
b.pembinaan penyusunan rancangan RUED-P.

Pasal 3

(1)RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
3. c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.
(2)RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi:
1. a.kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.pemerintah provinsi untuk menyusun RUED-P;
3. c.Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
4. d.masyarakat un tuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi. PRESIOEN ·.· Agar ...

Pasal 7

Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

(1)RUENdapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima)tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:
1. a.KENmengalami perubahan mendasar; dan/ atau
2. b.perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
(2)Rencana perubahan RUENsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.

Pasal 5

(1)Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUENdan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Basil pengawasan dibahas dalam Sidang AnggotaDewan Energi Nasional dan dilaporkan kepada Ketua Dewan Energi Nasional atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.
(4)Dewan Energi Nasional memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral. . -·- Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 43 YASONNAH. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021