DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 50 Tahun 2016

Nomor: 50
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presid'en tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWI SATAAN. BABI... PRES IDEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

l.Penghargaan Kepariwisataan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau nonmaterial.
1. 2.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. 3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Penghargaan Kepariwisataan diberikan kepada penerima penghargaan yang berprestasi luar biasd. atau be{asa besar dalam partisipasinya meningkatkan:

a.pembangunan;
b.kepeloporan; dan
c.pengabdian. Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.setiap perseorangan;
b.organisasi pariwisata;
c.lembaga pemerintah; dan/ atau
d.badan trsaha. Penghargaan Kepariwisataan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada para penerima penghargaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Kepariwisataan. Penghargaan Kepariwisataan bidang kbpeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada para penerima penghargaan yang karya kepeloporannya dapat meningkatkan Kepariwisataan.

(5)Penghargaan Kepariwisataan bidang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diberikan kepada para penerima penghargaan dalam pengabdiannya paling singkat 5 (lima) tahun di ' bidang Kepariwisataan.
(2)
(3)
(4)

Pasal 3

(1)PRES IOEN REPUELIK INDONESIA

Pasal 3

Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) diberikan oleh:

a.Pemerintah; atau
b.lembaga lain yang terpercaya. Penghargaan Kepariwisataan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri. Penghargaan Kepariwisataan yang diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, harus berkoordinasi dengan Menteri.

BAB III

BENTUK DAN JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

Penghargaan Kepariwisataan dapat berbentuk:

a.piagam;
b.uang; atau
c.penghargaan lain yang bermanfaat. Bentuk Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan besaran penghargaan dalam bentuk uang dan penghargaan lain yang bermanfaat diatur dengan Peraturan Menteri. (2t

(3)
(1)(2\
(3)

Pasal 5

#iD PRES IOEN E -J-

Pasal 5

Dalam rangka pemberian Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri menetapkan jenis Penghargaan Kepariwisataan.

BAB IV

PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh Kepariwisataan terdiri atas:

a.syarat umum; dan
b.syarat khusus. Penghargaan

Pasal 7

Syarat umum untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.bagi perseorangan, warga negara Indonesia, harus memenuhi:
1. 1.berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataan;
2. 2.memiliki integritas moral dan keteladanan;
3. 3.berkelakuan baik; dan
4. 4.setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
b.bagi perseorangan, warga negara asing, harus memenuhi:
1. 1.berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataan;
2. 2.belum pernah dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.
c.bagi diw PRES IDEN REPLJBLIK INDONESIA
c.bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha harus memenuhi:
1. 1.melakukan kegiatan bidang Kepariwisataan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
2. 2.belum pernah dan/ atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.

Pasal 8

Syarat khusus untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.bagi perseorangan terdiri atas:
1. 1.menggali, menemukan, memajukan, atau membantu pengembangan Kepariwibataan dengan menunjukkan peran yang sangat besar sebagai pemrakarsa, pengabdi, promotor, atau pencipta berbagai kreasi dalam sektor Kepariwisataan;
2. 2.berperan da-lam memberikan saran dalam pemecahan kendala atau masalah yang menghambat perkembangan sektor pariwisata; dan/atau
3. 3.aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra Kepariwisataan yang membidik masyarakat dan memberikan penilaian serta saran bagi pengembangan Kepariwisataan.
b.bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha terdiri atas:
1. 1.berjasa besar dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas kegiatan dan jasa pelayanan pariwisata, serta Kepariwisataan; menyukseskan program
2. 2.berperan #ip PRES IDEN berperan aktif dalam mendukung dan membantu pengembangan usaha pariwisata; dan/ atau menumbuhkembangkan dampak ganda dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai selain syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presid'en tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWI SATAAN. BABI... PRES IDEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

l.Penghargaan Kepariwisataan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau nonmaterial.
1. 2.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. 3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Penghargaan Kepariwisataan diberikan kepada penerima penghargaan yang berprestasi luar biasd. atau be{asa besar dalam partisipasinya meningkatkan:

a.pembangunan;
b.kepeloporan; dan
c.pengabdian. Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.setiap perseorangan;
b.organisasi pariwisata;
c.lembaga pemerintah; dan/ atau
d.badan trsaha. Penghargaan Kepariwisataan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada para penerima penghargaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Kepariwisataan. Penghargaan Kepariwisataan bidang kbpeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada para penerima penghargaan yang karya kepeloporannya dapat meningkatkan Kepariwisataan.

(5)Penghargaan Kepariwisataan bidang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diberikan kepada para penerima penghargaan dalam pengabdiannya paling singkat 5 (lima) tahun di ' bidang Kepariwisataan.
(2)
(3)
(4)

Pasal 3

(1)PRES IOEN REPUELIK INDONESIA

Pasal 3

Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) diberikan oleh:

a.Pemerintah; atau
b.lembaga lain yang terpercaya. Penghargaan Kepariwisataan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri. Penghargaan Kepariwisataan yang diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, harus berkoordinasi dengan Menteri.

BAB III

BENTUK DAN JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

Penghargaan Kepariwisataan dapat berbentuk:

a.piagam;
b.uang; atau
c.penghargaan lain yang bermanfaat. Bentuk Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan besaran penghargaan dalam bentuk uang dan penghargaan lain yang bermanfaat diatur dengan Peraturan Menteri. (2t

(3)
(1)(2\
(3)

Pasal 5

#iD PRES IOEN E -J-

Pasal 5

Dalam rangka pemberian Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri menetapkan jenis Penghargaan Kepariwisataan.

BAB IV

PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh Kepariwisataan terdiri atas:

a.syarat umum; dan
b.syarat khusus. Penghargaan

Pasal 7

Syarat umum untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.bagi perseorangan, warga negara Indonesia, harus memenuhi:
1. 1.berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataan;
2. 2.memiliki integritas moral dan keteladanan;
3. 3.berkelakuan baik; dan
4. 4.setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
b.bagi perseorangan, warga negara asing, harus memenuhi:
1. 1.berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataan;
2. 2.belum pernah dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.
c.bagi diw PRES IDEN REPLJBLIK INDONESIA
c.bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha harus memenuhi:
1. 1.melakukan kegiatan bidang Kepariwisataan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
2. 2.belum pernah dan/ atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.

Pasal 8

Syarat khusus untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.bagi perseorangan terdiri atas:
1. 1.menggali, menemukan, memajukan, atau membantu pengembangan Kepariwibataan dengan menunjukkan peran yang sangat besar sebagai pemrakarsa, pengabdi, promotor, atau pencipta berbagai kreasi dalam sektor Kepariwisataan;
2. 2.berperan da-lam memberikan saran dalam pemecahan kendala atau masalah yang menghambat perkembangan sektor pariwisata; dan/atau
3. 3.aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra Kepariwisataan yang membidik masyarakat dan memberikan penilaian serta saran bagi pengembangan Kepariwisataan.
b.bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha terdiri atas:
1. 1.berjasa besar dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas kegiatan dan jasa pelayanan pariwisata, serta Kepariwisataan; menyukseskan program
2. 2.berperan #ip PRES IDEN berperan aktif dalam mendukung dan membantu pengembangan usaha pariwisata; dan/ atau menumbuhkembangkan dampak ganda dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai selain syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021