Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2015
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN. BAB ...
BAB I
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan:
BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB II
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri atas:
Bagian Kedua Sekretariat Kementerian Koordinator
Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:
Bagian Ketiga Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim
Pasal ...
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menyelenggarakan fungsi:
Bagian Keempat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Membuka PDF…