Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2019
- Nomor
- 71
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SK No 00954E A
SALINAN
MEMUTUSKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.
BAB I
(21 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh Menteri Koordinator.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi: SK No OO9549 A
REPUELIK INDONESIA
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan :
trRESIDEN
BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB II
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:
Bagian Bagian Kedua Sekretariat Kementerian Koordinator
(21 Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:
Bagian Ketiga Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim
(21 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menyelenggarakan fungsi:
Bagian Keempat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
REPUBLIK INDONES!A (21 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dipimpin oleh Deputi.
Membuka PDF…