Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2018
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Status
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks7PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat diangkat Staf Khusus yang jumlahnya dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah Staf Khusus Menteri. Jumlah Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang. Staf Khusus bertanggung jawab kepada Menteri.
Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator sesuai penugasan Menteri Koordinator dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Tata Keda Staf Khusus diatur oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Menteri Koordinator. Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25D ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25D ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 25F PTIES IDEN }tEPt JBt I}( INDONESIA Pasal 25F Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural Eselon I.b. Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kementerian Koordinator. Dalam hat Staf Khusus berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon. Pasal 25G Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus Menteri dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan jumtah Staf Khusus di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dikecualikan dari ketentuan jumlah Staf Khusus Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2Ol5 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Menteri (Permen)