DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2012

Nomor: 2
Tahun: 2012
Ditetapkan: 5 Januari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH, DAN KEJAKSAAN NEGERI BOROKO.

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi berkedudukan di Tebing Tinggi.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Lima Puluh berkedudukan di Lima Puluh.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Boroko berkedudukan di Boroko. Pasal...

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi meliputi wilayah Kabupaten Empat Lawang.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Lima Puluh meliputi wilayah Kabupaten Batu Bara.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Boroko meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 3

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, maka Kabupaten Empat Lawang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lahat.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Lima Puluh, maka Kabupaten Batu Bara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kisaran.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tebing Boroko, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

Pasal 4

(1)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Lahat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
(2)Perkara...
(2)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Lima Puluh pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kisaran tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lima Puluh.
(3)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Boroko pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kotamobagu tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Boroko.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko, ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH, DAN KEJAKSAAN NEGERI BOROKO.

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi berkedudukan di Tebing Tinggi.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Lima Puluh berkedudukan di Lima Puluh.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Boroko berkedudukan di Boroko. Pasal...

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi meliputi wilayah Kabupaten Empat Lawang.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Lima Puluh meliputi wilayah Kabupaten Batu Bara.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Boroko meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 3

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, maka Kabupaten Empat Lawang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lahat.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Lima Puluh, maka Kabupaten Batu Bara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kisaran.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tebing Boroko, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

Pasal 4

(1)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Lahat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
(2)Perkara...
(2)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Lima Puluh pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kisaran tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lima Puluh.
(3)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Boroko pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kotamobagu tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Boroko.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 12 Tahun 2015