DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2017

Nomor: 107
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenis paling lama I (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(15)Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan penggunaannya untuk:
1. a.paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah; dan/atau
2. b.memenuhi anggaran yang diwajibkan dan/atau membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
(16)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan, dan penerapan sanksi atas penggunaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(17)Dana ...
(17)Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran XIX yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

(l) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
c.pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
d.pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;
e.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kernenterian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2017;
f.pergeseran... PRESIOEN pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional; pergeseran anggaran antarprogram dalam I (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; pergeseran anggaran antara program lama dan program baru untuk penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; pergeseran anggaran untuk penyediaan dana guna penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/ Lembaga; perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal; Perubahan/ tambahan kewqliban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan Surat Berharga Negara sebagai akibat tambahan pembiayaan; perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan parameter, realisasi perubahan harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah;
n.pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan guna tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2)Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. c. h. j k.
(1)

Pasal 9

Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

a.penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
b.penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2Ol7 yang tidak terserap;
c.pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
d.pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah closing date, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (21dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2t Agar ... {iD R E P u J,-Tnt t,',?55* = r, o Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2Ol7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 244 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Perekonomian, ti Bidang Hukum dan ang-undangan, ilvanna Djaman

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenis paling lama I (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(15)Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan penggunaannya untuk:
1. a.paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah; dan/atau
2. b.memenuhi anggaran yang diwajibkan dan/atau membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
(16)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan, dan penerapan sanksi atas penggunaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(17)Dana ...
(17)Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran XIX yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

(l) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
c.pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
d.pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;
e.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kernenterian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2017;
f.pergeseran... PRESIOEN pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional; pergeseran anggaran antarprogram dalam I (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; pergeseran anggaran antara program lama dan program baru untuk penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; pergeseran anggaran untuk penyediaan dana guna penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/ Lembaga; perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal; Perubahan/ tambahan kewqliban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan Surat Berharga Negara sebagai akibat tambahan pembiayaan; perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan parameter, realisasi perubahan harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah;
n.pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan guna tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2)Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. c. h. j k.
(1)

Pasal 9

Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

a.penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
b.penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2Ol7 yang tidak terserap;
c.pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
d.pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah closing date, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.07/2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.07/2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2018