Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 Tahun 2018
- Nomor
- 20/Permentan/RC.120/5/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
upaya pengentasan kemiskinan melalui pengeinbangan usaha ekonomi · masyarakat berbasis · . ' cluster . dengan ' pendekatan . rumah tangga dan kelompok; ..
NasionalPembangunanPerencanaanSistem 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2-:
i2 .. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 ten tang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nornor 42/Permentan/RC.020/ 11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; Rencana Strategis Tahun 2015-2019 RC.020/3/2016 tentang Kernen terian Pertanian Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
05/2015 tentang · Mekanisme Pelaksanaan · Anggaran Bantuan Pemerintah pad a Kernenterian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor.1191);
masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018. Pengelolaan dan Penyaluran · Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
Umumten tang PedomanRC.110/ 12/2017
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lokasi kegiatan Program Bekerja dilaksanakan pada 10 (sepuluh) provinsi: Bagian Kesatu Kriteria Lokasi BAB II KRITERIALOKASIDANPENERIMABANTUAN Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
BAB II
Program Bekerja merupakan sinergi dari program pada Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kernenterian Pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat miskin yang diselaraskan dengan Program Nasional Padat Karya Tunai di Desa.
BABIII JENIS BANTUAN DAN KEGIATAN
Bagian Kedua Penerima Bantuan
Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan pada kecamatan sebagai cluster. Pasa16
Daya Manusia Pertanian; dan
( 1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilaksanakan oleh:
· masyarakat miskin . . (8) Badan Ketahanan Pangan melaksanakan bantuan pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan konsumsi dan gizi. melaksanakan penguatan dengan memberdayakanpetanikelembagaan PertanianManusia
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen