DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2020

Nomor: 116
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai penetapan Kementerian Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Susunan organisasi Kementerian Luar Negeri terdiri atas Sekretariat Jenderal, 7 (tujuh) Dirjen, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, dan Staf ahli pada beberapa bidang yang ditentukan dalam Perpres ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Luar Negeri; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 156, Tambalran Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161; Peraturan Presiden Nomor 6O Tahun 2OL2 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor l29l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 134 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peratur;rn Presiden Nomtlr 60 Tahun 2Ol2 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 272);

5.Peraturan . . 2 3 4 5 6 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O2l; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O3l1' MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN NEGERI. LUAR

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal I

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (a) wakil

(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Luar Negeri; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Luar it{egeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b.pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.perulmusan .
c.perumusan, pen5rusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
c.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
d.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
e.Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;
f.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
g.Direktorat . .
g.Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
h.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
i.InspektoratJenderal;
j.Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri;
k.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; dan
o.Staf Ahli Bidang Manajemen.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; b.koordinasi... PRES IDEN REPUELIK INDONESIA
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(5)Dikecualikan. . . REPUEUK INDONESIA
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
(6)Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan Staf Ahli.
(1)Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Asia Pasilik dan Afrika menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
b.pelaksanaan. PRES IDEN
b.pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
d.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasihk dan Afrika; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2024