DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 150 Tahun 2024

Nomor: 150
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Luar Negeri. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian dipimpin oleh Menteri, Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kementerian ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. dalam melaksanakan tugas kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut; 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; 2. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan REPUEUK INDONESIA PERAruRAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN LUAR NEGERI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN LUAR NEGERI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1l Undalg-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara sebaga is16113 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6l Tahun 2024 tenfarLg perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan presiden tentang Kementerian Luar Negeri;

1.Pasal 4 ayat (l) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2O24 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OOg tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 14O Tahun 2024 terrtarlg Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 250); BABI...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negerl.
2.Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5)Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/ atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian. Pasal 5. . . FEFUEIJK INDONESIA -3

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b.pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pengoordinasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.perumusan, penJrusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
f.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Perwakilan
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. BABIII .,. REPUELIK INDONESIA

BAB III

ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Asia Pasifrk dan Afrika;
c.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
d.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
e.Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;
f.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
g.Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan;
h.Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
i.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
j.InspektoratJenderal;
k.Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri;
l.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
m.Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
n.Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia;
o.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
p.Staf Ahli Bidang Manajemen.

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. FR'ESIDEN EEPUBTJK INDONESIA

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mengoordinasikan penrmusan kebljakan pada isu-isu prioritas lintas unit organisasi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, serta menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi perumusan kebijakan pada isu-isu prioritas lintas unit organisasi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b.koordinasi kegiatan Kementerian dan Perwakilan
c.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
e.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
f.koordinasi dan penyu.sunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
g.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Pasal l1

(1)Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) biro.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Dalam . . . ]IEPUELIK INDONESIA
(3)Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (tima) bagran.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan dapat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana danlatau sejumlah subbegian sesuai dengan kebutuhan.
(7)Fungsi ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli.
(8)Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. gagian Ketiga Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Pasal 12

(1)Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 150 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025