DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 127 Tahun 2015

Nomor: 127
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial, perlu mengubah Menteri yang mengoordinasikan Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2015, No.255 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No.255 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial, perlu mengubah Menteri yang mengoordinasikan Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2015, No.255 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 127 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Peraturan turunan (3)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Peraturan turunan (3)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017