DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2011

Nomor: 94
Tahun: 2011
Ditetapkan: 27 Desember 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geo- spasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BIG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

…

Pasal 2

BIG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIG menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
c.penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d.pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggara- kan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum dise- lenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolah- an, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
f.penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
g.penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
h.akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geo- spasial;
i.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
j.pelaksanaan …
j.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkung- an BIG;
k.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
l.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, orga- nisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG;
m.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengem- bangan, serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi geospasial; dan
n.perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BIG terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
d.Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
e.Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
f.Inspektorat …
f.Inspektorat;
g.Pusat ; dan
h.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencana- an, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkung- an BIG;
b.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
c.pembinaan …
c.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organi- sasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Pasal 10

(1)Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro.
(2)Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(3)Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geo- spasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BIG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

…

Pasal 2

BIG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIG menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
c.penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d.pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggara- kan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum dise- lenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolah- an, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
f.penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
g.penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
h.akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geo- spasial;
i.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
j.pelaksanaan …
j.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkung- an BIG;
k.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
l.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, orga- nisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG;
m.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengem- bangan, serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi geospasial; dan
n.perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BIG terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
d.Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
e.Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
f.Inspektorat …
f.Inspektorat;
g.Pusat ; dan
h.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencana- an, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkung- an BIG;
b.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
c.pembinaan …
c.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organi- sasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Pasal 10

(1)Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro.
(2)Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(3)Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017