Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4890); Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255); Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Informasi Geospasial;
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
Sasaran Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko adalah:
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko digunakan pada ruang lingkup kegiatan unit kerja pada tingkat:
dan
Tahapan Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi:
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal, 11 D e s e m b e r 2017 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL fHASANUDDIN Z. ABIDIN? BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lampiran Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 2017 KATA PENGANTAR Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (selanjutnya disebut Badan Informasi Geospasial). Penyelenggaraan SPIP tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan di Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyusun Peraturan Kepala BIG Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Informasi Geospasial (BIG) dimana pada pasal 4 (empat) disebutkan bahwa penerapan SPIP dilaksanakan dengan berpedoman pada unsur-unsur SPIP. Unsur-unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Dalam pelaksanaan unsur SPIP tentang penilaian risiko diperlukan sebuah petunjuk atau pedoman pelaksanaan. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan BIG ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan an tar SPIP dan an tar subunsur Penilaian Risiko. Pedoman ini memuat langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan BIG dalam melaksanakan penilaian risiko. Eksistensi dan penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat mendorong BIG untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Pedoman Penilaian Risiko ini tentu masih jauh dari sempurna jika dikaitkan dengan beragamnya karakteristik dan jenis kegiatan di lingkungan Badan Informasi Geospasial. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 2 DAFTAR ISI 3 BAB I ENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 5 1.2. MAKSUD DANTUJUAN 5 1.3. RUANGLINGKUP 6 1.4. PENGGUNA 6 1.5. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP 6 1.6. METODOLOGI PENYUSUNAN 7 1.7. SISTEMATIKA PEDOMAN., ...7 BAB II PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO II.l.KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008 9 II.2.EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP 10
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan Peraturan Kepala BIG Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Informasi Geospasial. Perka ini merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di BIG untuk melenggarakan SPIP. Kebutuhan penyusunan pedoman pelaksanaan penilaian risiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu: strategis, organisasional, dan operasional. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:
1.3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko pada Badan Informasi Geospasial, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:
Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian di ketiga tingkatan tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut. 1.4 PENGGUNA Pihak-pihak yang dituju sebagai pengguna pedoman pelaksanaan ini adalah:
1.5 INTERGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Risiko terletak pada:
6
1.6 METODOLOGI PENYUSUNAN Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dikembangkan dengan metodologi deduktif-hierarkhis. Dengan menjaga pemikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan operasional, langkah-langkah kerja dikembangkan dari aturan yang tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 hingga langkah-langkah konkrit dengan mengacu pada proses operasional kegiatan unit organisasi sebagai berikut:
1.7 SISTEMATIKA PEDOMAN Pedoman ini disusun dalam empat bab. Bab I, sebagaimana dituangkan di muka, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, integrasi dengan tahapan penyelenggaraan SPIP, metodologi penyusunan, dan sistematika pedoman. BAB II, Prakondisi Penilaian Risiko, menguraikan kondisi yang diperlukan sebelum suatu unit organisasi Badan Informasi Geospasial melakukan Penilaian Risiko. Bab ini Karakteristik Penilaian Risiko memurut PP Nomor 60 Tahun 2008, sebelum mengidentifikasi kondisi dimaksud yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, Rumusan Tujuan Badan Informasi Geospasial dan Data Awal Kelemahan Pengendalian Intern. BAB III, Penetapan Kriteria, berisi acuan dasar bagi unit organisasi Penilaian risiko. Acuan dasar ini terdiri dari penetapan konteks risiko, struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, serta pemahaman proses bisnis atau ketatalaksanaan kegiatan operasional Badan Informasi Geospasial. Penetapan konteks dilakukan pada tingkat strategis, organisasional, dan operasional. Penetapan struktur analisis mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu risiko. Penetapan kriteria mengidentifikasi nilai-nilai dari dampak dan kemungkinan risiko. Pemahaman ketatalaksanaan atau proses bisnis rnemudahkan identifikasi sumber dan peristiwa risiko. BAB IV, Langkah Kerja Penilaian Risiko, berisi langkah-langkah kongkrit dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko di lingkungan Badan Informasi Geospasial. Langkah-langkah kongkrit dimaksud mencakup penggunaan formulir/kertas kerja penilaian risiko. Selanjutnya, pada bagian akhir Bab ini diberikan acuan dalam menyusun laporan hasil penilaian risiko. BAB II PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Informasi Geospasial. Konsepsi ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian risiko. II. 1 KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008 Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Badan Informasi Geospasial maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah "kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah". Tujuan Badan Informasi Geospasial biasanya ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) K/L atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Daerah di Pemda. Mengingat bahwa Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui Unit Organisasi K/L dan Pemda sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT Badan Informasi Geospasial pusat dan daerah, maka tujuan dan sasaran Badan Informasi Geospasial dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks Strategis, .konteks organisasional, dan konteks operasional. II.2 EKSISTENSI DESAIN PELENGGARAAN SPIP Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP suatu K/L atau Pemda. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi yang diwajibkan oleh pimpinan K/L/Pemda untuk menyelenggarakan SPIP. Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan Badan Informasi Geospasial yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun quick win penyelenggaraan SPIP.
10
Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, misalnya kegiatan di RKA K/L dan Pemda tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial atau tidak selaras dengan Renstra Badan Informasi Geospasial, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan ad-hoc di organisasi yang bersangkutan. II.3 DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui Diagnostic Assessment (DA) maupun oleh audit BPK. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan hasil audit atau reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya. 11 Diagnostic Assessment juga menghasilkan area perbaikan (Areas of Improvement, disingkat AOI). Area perbaikan ini tidak hanya menunjuk ke arah infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga menunjuk ke unit organisasi mana yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi di dalamnya subunsur Lingkungan Pengendalian. Ke mana pun arahnya, karena perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja dan perencanaan akan berbasis kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI mau tidak mau harus memilih dari "kegiatan utama" yang ada di unit organisasi atau mengusulkan "kegiatan utama tambahan" agar tersedia anggarannya. Jika AOI terletak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lingkungan Pengendalian tersebut terhadap risiko yang dihadapi Badan Informasi Geospasial. Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, Badan Informasi Geospasial menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada. Misalnya, temuan PNBP terkait terutama dengan kegiatan pelayanan oleh unit teknis (Direktorat Jenderal), bukan dengan penyajian Piutang PNBP di Laporan Keuangan, sehingga unit yang menanganinya terutama adalah unit teknis (Direktorat Jenderal), bukan unit kesekretariatan (Sekretariat Jenderal). 12 BAB III PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian risiko dimungkinkan dengan penetapan tujuan dan identifikasi atas kelemahan pengendalian. Pernahaman tentang tujuan akan memudahkan penetapan konteks dan penetapan kriteria yang menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis risiko. III.l PENETAPAN KONTEKS RISIKO Tujuan Badan Informasi Geospasial sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada tiga konteks di atas.
Dalam konteks Penilaian Risiko, Penetapan konteks strategis di samping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga untuk memudahkan komunikasi pimpinan Badan Informasi Geospasial dengan seluruh pegawainya.
1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis Badan Informasi Geospasial dan hasil outcome yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut; 2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisasi; 3) Dapatkaninformasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis organisasi; 4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada; 5) Dapatkan ikhtisar Area of Improvement (AOI)/Temuan BPK/APIP/informasi pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern. 6) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.1, KKPR- 1.2, KKPR- 1.3). 14
Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi. Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.
15 1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya; 2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan Badan Informasi Geospasial; 3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART; 4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko; 5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan Standard Operating Procedures (KSOP); 6) Dapatkaninformasitentanglingkunganyang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 7) Dapatkan ikhtisar Areas of Improvement (AOI) yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/APIP/informasi pengelola/lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut: •$• Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (hard control] dan terhadap dampak pencapaian tujuan Badan Informasi Geospasial. •$• Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (soft control). 8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.1 danKKPR- 1.3). 16
Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.
Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk mernastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.
1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya; 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP); 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, 17 ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 4) Dapatkan ikhtisar Areas of Improvement (AOI) atau Temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut: •$- Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (hard control) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Badan Informasi Geospasial. •$• Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kernungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (soft control). 5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.1 danKKPR- 1.3). III.2 PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO Sesuai PP 60 Tahun 2008, pimpinan Badan Informasi Geospasial menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain: A Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (successful measures) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. •$• Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya. 18 •$- Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan. -$• Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.
Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional. Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian. Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (Man, Money, Machine, Method, Material), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait. Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi. Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko. 19
Kriteria Evaluasi Risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut: No 1 2 3 Dampak Rendah Sedang Tinggi Deskripsi Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi 20 skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut: No Konsekuensi/ Dampak Kualitas Pelayanan Tidak signifikan Pada prinsipnya, deflsiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar Kurang signifikan Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya defisiensi Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan Sangat signifikan /berbahaya/ katastropik Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima
Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut: No 1 2 3 Kemungkinan Rendah Sedang Tinggi Deskripsi Tidak pernah (jarang terjadi) Kemungkinan terjadinya sedang Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti terjadi menggunakan skala lima (sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut: 21 No 1 2 3 4 5 Kemungkinan Sangat Jarang Kadang- kadang Sering Sangat Sering Kejadian berulang Frekuensi Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun Mungkin terjadisekali dalam 10 tahun Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun Kejadian tunggal (Probabilitas) Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 Kemungkinan terjadi > 50% Skala Nilai 1 2 3 4 5
Matrik ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian. 22 Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 hingga 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan Pengendalian. Dalam skala tiga, matrik peta risiko terdiri dari 9 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala tiga adalah sebagai berikut: No Kemungkinan Konsekuensi/Dampak Sering Kadang-kadang Jarang Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas Badan Informasi Geospasial disesuaikan dengan selera risiko atau preferensi risiko Badan Informasi Geospasial. Dalam gambar di atas bidang merah merupakan area yang memiliki sisa risiko yang sangat membutuhkan penangan prioritas (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya untuk bidang kuning menjadi prioritas berikutnya (risiko tidak dapat diterima), sedang pada bidang hijau berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala lima adalah sebagai berikut: 23 No 1 2 3 4 5 Kemungkinan Sangat Bering Sering Kadang- kadan g Jarang Sangat Jarang Konsekuensi/Dampak Tidak Signiflkan Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Kurang Signifikan Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Rendah Signifikan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sedang Sedang Katastr opik/ San gat Signifikan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Pimpinan Badan Informasi Geospasial menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam Matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -2.1 dan KKPR-2.2). III.3 PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL (BUSSINESS PROCESS) Walau ada di dalamnya, tidak ada pengaturan atau penjelasan yang eksplisit di PP 60 Tahun 2008 tentang pemahaman proses operasional. Namun efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses operasional (bussiness process) kegiatan. Sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaraan SPIP melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses operasional yang terjadi dan bagaimana mencatat inforrnasi-informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis risiko. 24
Perolehan pemahaman atas proses operasional ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.
25 BAB IV LANGKAH KERJA PENILAIAN RESIKO Penilaian risiko terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu identifikasi risiko dan analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat Badan Informasi Geospasial dan tujuan di tingkat kegiatan. Bab ini akan menguraikan langkah kerja dalam proses mengidentiflkasi peristiwa risiko, menganalisis risiko dan menghasilkan peta risiko. Penerapan langkah-langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikan sesuai konteks risiko. IV. 1 IDENTIFIKASI RESIKO Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, Identifikasi Risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi ten tang pemilik risiko, penyebab, pengendalian risiko yang sudah ada, dan penetapan sisa risiko. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Risiko yang memuat informasi Sisa Risiko.
Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka 26 yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.
1) Libatkan para pihak yang rnelaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya; 2) Pastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan rnengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya; 3) Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1), proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/Temuan Audit (KKPR. 1.), lakukan identifikasi risiko yang meliputi, peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko (KKPR 3.1); 4) Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan; 5) Buatkan catatan-catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi; 6) Adakan rapat internal (diskusi panel atau Focus Group Discussion (FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan informasi yang tertuang dalam KKPR - 1.2. Konfirmasikan ulang catatan-catatan yang berkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risiko-risiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi. Metode dan teknik identifikasi dapat juga dilakukan melalui teknik identifikasi risiko sebagaimana tabel di bawah: 27 Teknik Identifikasi Risiko No 1 2 3 4 5 6 Metode (PP60) Kualitatif Kualitatif-kuantitatif Prakiraan dan Perencanaan Strategis Pemeringkatan Pembahasan Pimpinan Hasil DA/Temuan Audit/ Evaluasi Teknik Identifikasi Brainstorming Facilitated Workshop What-if case scenario analysis Check List Prioritising Daftar Potensi Risiko Keterangan P P P R P/R R P=Prospektif; R=Retrospektif 7) Dapatkan informasi tambahan yang sah (valid)/Identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa) bahwa risiko-risiko dimaksud memang mungkin akan terjadi; 8) Tentukan pemilik risiko atas peritiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas; 9) Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan panduan sebagai berikut: A Apa penyebab atau sumber risiko? -Y* Apa Konsekuensi yang mungkin terjadi? •$• Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan? •$• Apakan Dana, SDM, atau Waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efi 4- Apa yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan? •$• Adakah mengarah pada manfaat tambahan? A Apa pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan? •$- Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya risiko? 28 •$• Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak risiko? •$• Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada? •$• Apa yang dapat membuat design pengendalian tidak efektif mengendalikan risiko? 10) Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa risiko; 11) Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi kegiatan pengendalian sehingga dapat menentukan sisa risiko adalah sebagai berikut: 4- Sisa risiko = peristiwa risiko Dalarn hal pengendalian yang ada Tidak Memadai yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada; ^ Sisa Risiko = Tidak Ada Dalam hal pengendalian yang ada Memadai artinya sudah dapat menghilangkan risiko yang ada; 12) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -3.1) IV.2 ANALISIS RISIKO Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.
Dalam penilaian dibutuhkan adanya data-data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. 29 Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat mernahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.
Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.
30
1) Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses Identifikasi Risiko yang telah dilakukan (KKPR 3.1); 2) Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan menggunakan kriteria penilaian atau referansi sebagairnana tertuang dalam KKPR-2.2; 3) Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai kemungkinan dan dampaknya sebagairnana tertuang dalam KKPR - 1.3; 4) Hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya; 5) Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara kualitatif sehingga akan menggambarkan status risiko tersebut; 6) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensi instansi pmerintah yaitu tingkat tinggi (unacceptable), dan tingkat rendah (acceptable) 7) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR - 3.1) 8) Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR -3.1 dalam suatu Peta Risiko sebagairnana formatnya tersaji dalam KKPR - 3.2. IV.3 PELAPORAN Sebagai panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risko, pada bagian ini akan diuraikan materi mengenai pelaporan hasil penilaian risiko yang menyangkut muatan dan format Laporan Hasil Penilaian Risiko.
31 Sehubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:
Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko, dalam hal ini adalah pimpinan Badan Informasi Geospasial atau penanggung jawab kegiatan untuk menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.
32 KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO (KPPR) 33 KKPR-1.1 NAMA ENT1TAS Jujijan Penyelarasan PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN Mernajtikan bahwa sasarajn kegiatan telah SMART dan telah selaras den^an yisi dan misi lnstansi_ serta melajkukan p^rbaikajn apabila djtenTukan ada nya kelejrnahan kegiatan yang akan dinilai nsikonya A. DATAAWAL No. Butir Kegiatan
PETUNJUK PENGISIAN: A. DATA AWAL , y§jan, dengan:
Piljh ya atau tidak sesuaj dengan kn^tena yang tejpenuhj. AjgabUa terdapat perb^edaan sasaran ma£a Bginilajajni lylterla, terhadajg sasaran . sesua| kontejwnya (strategis, tujuan unit qrgamsasj rnjsi yang terkajjt dengan kegiatan yang bersangkutan, visi jDada instansl pe_menntah yang bersangkutan , diist jika pejrUaian nsjko djlaj BLQsedur, formulir, Instrujrien KtDSgnisUS!! klEOy, 3 ,' sbm Jgeraturaji yang releyan.
36 A. PROSES BISNIS
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Anggaran Ruang LingkujD Waktu Lokasi Input Output PihatTerkait J^tentuan / geraturan yang releyan Sarana dan Prasarana 38 PETUNJUK PENGISIAN : A. PROSES OPERASIONAL
B. DATA KEGIATAN (optional) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anggaran Ruang Lingkup Waktu Lokasi Input Output PihakTerkait Ketentuan/ Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut. Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut Sebutkan batasan waktu pjla ksana an kegiatan Sebutkan: temgat bertangs ungnya kegiatan . Sebutkan input kegiatan Sebjutkan output kegiatan Pihak yang bertaitaji dengan gelaksanaan kegiatan Sebutkan ketentuan yanc terkait dengan petaksanaa 9. perjrturanyang relevan Sjirana dan Prasarana kegiatan Sebutkan saran dan pjrasarana yang digunakan dalam geUlksanaan kegiatan CATATAN : Data optional berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi 39 NAMA ENTITAS KKPR-2.1 Tujuan Pemmusan Nam a Kegiata n PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO EMC (Sffeagaj dasar mengidentifikasi dan menga|iajisjs nsiko) der^an merumuskan suinn^r nsiko dan damgaknya, serta meiTganalJsjs gihajk yang terkejja darn^ak. No
•$• kolom (1) : cukup jelas ^ kolom (2) : Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, metode, dan material, sarana dan prasarana; ekstemal: ipoleksosbudhankam). •^ kolom (3) : Uraikan area! dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan ^0* kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah) CATATAN: Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah 40 KKPR-2.2 NAMA ENTITAS PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO Tujuan Pjejwnusan : MengjideiUTfikasi kriteria sebagai acuan dalam ana lists nsiko yang rneliguti skala damgak dan skala kenjmgkinan Nam a Kegiatan A. SKAU DAMPAK No (D Kategon
A. SKALA DAMPAK 4- kolom (1) : cukup jelas 4- kolom (2) : Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll.) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya. •v* kolom (3) : isi dengan indikator dari masing - masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko. 4- kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah) B. SKALA KEMUNGKINAN •$• kolom (1) : cukup jelas 4- kolom (2) : Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing-masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih 4- kolom (3) : Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan 42 KKPR - 3 . 1 NAMA ENTITAS PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO Tyiuan Penyusunan N a m a Keg) at an Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat pensttwa, gemilik, penyebab, pengenda|ian yang sudah ada, dan s§§ dyH DAFTAR RISIKO KIR*) d) Pernyataan RJsiko""
Kolom (1) : Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya. Kolom (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjaiankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan Badan Informasi Geospasial. Kolom (3) : Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi. Kolom (4) : Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam, Kolom (5) : Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko. Kolom (6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko. Kolom (7) : Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak; Kolom (8) : Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: - Sisa risiko = peristiwa risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada; -Sisa risiko = Tidak Ada Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada. 43 KKPR - 3.2 NAMA ENTITAS PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO Tuiuan : Penyusunan N am a Kegia ta n : Menetagkan status risikg yang mernuat inforrnasj tentang tingkat dan stall membuat gambaran posisi status /tingkat dan masing;masing risiko secara 5§tHDSSI GlSniydahkan dalam gengambilan keputusan s atas sisa risjko serta visual sesuai densian areanya A. STATUS RISIKO KIR (D Pernyataan Risiko
(7)=(4)x(6) Penjelasan
2 Sedang 3 Besar 4 Sangat besar 5 PETUNJUK PENGISIAN: A. STATUS RISIKO A Kolom (1) : Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Daftar Risiko yang masih mempunyai sisa risiko. •$• Kolom (2) : Pernyataa Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar Risiko. 44 Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR- 2.2 B). Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati (KKPR - 2.2 B) Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR - 2.2 A) Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (KKPR - 2.2 A) Kolom (7) : Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6)); Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A). Kolom (8) : Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah) B. PETA RISIKO Gambarkan status masing-masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai. KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ^HASANUDDIN Z. ABIDIN^ 45
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan