Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2014
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
. c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan Organisasi PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONES1A NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANKELlMAATASPERATURANPRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANGPEMBENTUKANDAN ORGANISASIKEMENTERIANNEGARA
Pasall Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:
MEMUTUSKAN:
2 Menetapkan Mengingat 4) Pusat ... 3) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan [ungsional. L- 2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian, dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. 1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 7 (tujuh) Pusat.
diubah sebagai berikut:
,
3 Agar ... L Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/ atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang. 6) Dihapus. 4) Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Bagian yang menangani i~ungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 5 (lima) Bidang. 5) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4) , 4 ..., ,). f, .:'\ Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI ~tl Bidang Politik, Hukum II.~~ ~ Keamanan, II~v ," __ \ I( '" ~\.! -- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 24 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkart pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 5
Membuka PDF…