DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 133 Tahun 2017

Nomor: 133
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat 2. 1. b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun L945; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 100); Negara tentang Negara Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2OL7 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan 2. REPL'BLIK INDONESIA
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

a.Wakil Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
d.Deputi Bidang Proteksi;
e.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; dan
f.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 4.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(i) Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala. (21 Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala. 3.

5.Ketentuan .
5.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

6.Ketentuan Pasal 38 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya. (21 Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Subbagian dan Kepaia Seksi merupakan jabatan struktural eseion IV.a atau Jabatan Pengawas.

8.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Kepala diangkat dan diberhentikan oieh Presiden.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat PRESIOEN (21 Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan

11.Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

12.Ketentuan Pasal 57 dihapus. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar PRESIDE N Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAI--UN 2OI7 NOMOR 277 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten i Bidang Poiitik, Hukum, dan i Bidang Hukum dan -undangan, Rokib

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan 2. REPL'BLIK INDONESIA
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

a.Wakil Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
d.Deputi Bidang Proteksi;
e.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; dan
f.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 4.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(i) Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala. (21 Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala. 3.

5.Ketentuan .
5.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

6.Ketentuan Pasal 38 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya. (21 Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Subbagian dan Kepaia Seksi merupakan jabatan struktural eseion IV.a atau Jabatan Pengawas.

8.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Kepala diangkat dan diberhentikan oieh Presiden.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat PRESIOEN (21 Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan

11.Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

12.Ketentuan Pasal 57 dihapus. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar PRESIDE N Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAI--UN 2OI7 NOMOR 277 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten i Bidang Poiitik, Hukum, dan i Bidang Hukum dan -undangan, Rokib

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 133 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 36

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 48A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 36

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 48A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2020