Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 133 Tahun 2017
- Nomor
- 133
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat 2. 1. b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun L945; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 100); Negara tentang Negara Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2OL7 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor 100), diubah sebagai berikut:
REPL'BLIK INDONESIA
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BSSN terdiri atas:
dan
Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua A Wakii Kepala
(i) Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala. (21 Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala. 3.
Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
(21 Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Kepala diangkat dan diberhentikan oieh Presiden.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar PRESIDE N Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAI--UN 2OI7 NOMOR 277 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten i Bidang Poiitik, Hukum, dan i Bidang Hukum dan -undangan, Rokib
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan