DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2017

Nomor: 53
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non Kementerian. BSSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e- commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;

(3)
1. b.pelaksanaan . b. REPUELIK INDONESIA pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifrkasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e- commer@, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber; pemantauan dan evaluasi kebdakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber; pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan; pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN; pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber. d. e. f. h.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
d.Deputi Bidang Proteksi;
e.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; dan
f.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Pasal 5

Kepala BSSN mempunyai tugas memimpin BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 8

..... \

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.koordinasi kegiatan kerjasama di bidang keamanan siber; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

(1)Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
(2)Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
(1)(21 PRES IDEN

Pasal 10

Deputi Bidang Identilikasi dan Deteksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Identilikasi dan Deteksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi mempunyai tugas melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identilikasi dan deteksi keamanan siber. Pasa.l 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identilikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber;
b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidangnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e- commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;

(3)
1. b.pelaksanaan . b. REPUELIK INDONESIA pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifrkasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e- commer@, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber; pemantauan dan evaluasi kebdakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber; pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan; pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN; pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber. d. e. f. h.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
d.Deputi Bidang Proteksi;
e.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; dan
f.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Pasal 5

Kepala BSSN mempunyai tugas memimpin BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 8

..... \

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.koordinasi kegiatan kerjasama di bidang keamanan siber; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

(1)Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
(2)Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
(1)(21 PRES IDEN

Pasal 10

Deputi Bidang Identilikasi dan Deteksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Identilikasi dan Deteksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identilikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber;
b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidangnya.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2020