Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 169 Tahun 2014
- Nomor
- 169
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
dan tanggung jawab pekerjaannya; ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsiona. Penyuluh Perikanan, perlu diberikan tunjangau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhii dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 tJ
Mengingat " \ PasaI2 ... Dalam Peraturan Presiden ini yang dirnaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsionai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn .Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. Pasal 1
Menetapkan: PERATURANPRESIDENTENTANGTUNJANGANJABATAN FUNGSIONALPENYULUHPERIKANAN. MEMUTUSKAN
" . '. Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaranpadadibebankandaerahpemerintah Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemberian 1'unjangan Penyuluh Perikanan bagi Pegawai Pasal 4 terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak Besarnya 1'unjangan Penyuluh Perikanan sebagaimana Pasa13 Kepada Pegawai NegeriSipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikan an , diberikan 1'unjangan Penyuluh Perikanan setiap bulan.
'. Agar ..., . \ Peraturan Presiden uu mulai berlaku pada tangga diundangkan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian Tunjangan Penyu!uh Perikanan dihentikan apabila Pegawai NegeriSipil sebagaimana dimaksud da!arr Pasa! 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa! 5 '. Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2014 NOMOR 355 YASONNA H. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerintahkan iru dengan orang mengetahuinya, Peraturan Presiden Agar setiap pengundangan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen