DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 169 Tahun 2014

Nomor: 169
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruJ jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerj•. dan tanggung jawab pekerjaannya; ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsiona. Penyuluh Perikanan, perlu diberikan tunjangau
a.bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYULUH PERIKANAN TUNJANGAN JABA~f\N FUNGSIONAL TENTANG NOMOR 169 TAHUN 2014 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

5.Peraturan ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Nomor 108); Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhii dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 tJ
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik ~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat " \ PasaI2 ... Dalam Peraturan Presiden ini yang dirnaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsionai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn .Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANPRESIDENTENTANGTUNJANGANJABATAN FUNGSIONALPENYULUHPERIKANAN. MEMUTUSKAN

6.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164); " . '. Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaranpadadibebankandaerahpemerintah Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemberian 1'unjangan Penyuluh Perikanan bagi Pegawai Pasal 4 terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak Besarnya 1'unjangan Penyuluh Perikanan sebagaimana Pasa13 Kepada Pegawai NegeriSipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikan an , diberikan 1'unjangan Penyuluh Perikanan setiap bulan.

Pasal 2

'. Agar ..., . \ Peraturan Presiden uu mulai berlaku pada tangga diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Penyu!uh Perikanan dihentikan apabila Pegawai NegeriSipil sebagaimana dimaksud da!arr Pasa! 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa! 5 '. Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2014 NOMOR 355 YASONNA H. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerintahkan iru dengan orang mengetahuinya, Peraturan Presiden Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruJ jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerj•. dan tanggung jawab pekerjaannya; ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsiona. Penyuluh Perikanan, perlu diberikan tunjangau
a.bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYULUH PERIKANAN TUNJANGAN JABA~f\N FUNGSIONAL TENTANG NOMOR 169 TAHUN 2014 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

5.Peraturan ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Nomor 108); Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhii dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 tJ
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik ~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat " \ PasaI2 ... Dalam Peraturan Presiden ini yang dirnaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsionai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn .Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANPRESIDENTENTANGTUNJANGANJABATAN FUNGSIONALPENYULUHPERIKANAN. MEMUTUSKAN

6.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164); " . '. Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaranpadadibebankandaerahpemerintah Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemberian 1'unjangan Penyuluh Perikanan bagi Pegawai Pasal 4 terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak Besarnya 1'unjangan Penyuluh Perikanan sebagaimana Pasa13 Kepada Pegawai NegeriSipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikan an , diberikan 1'unjangan Penyuluh Perikanan setiap bulan.

Pasal 2

'. Agar ..., . \ Peraturan Presiden uu mulai berlaku pada tangga diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 169 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2014