DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai perubahan Pasal 73 dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2019 yang berisi tentang pengisian unsur pelaksana pada BNPB yang berisi dari profesional dan ahli sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan. Ketentuan unsur pelaksana ini dikecualikan untuk Jabatan Deputi Bidang Penanganan Darurat, yang dapat di isi oleh TNI atau Anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2Ol9 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7231; Mengingat
3.Peraturan
3.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA. Pasal I Ketentuan Pasal 73 dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan Deputi Bidang Penanganan Darurat.
(3)Jabatan Deputi Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, rtd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O April 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. I-AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 103 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan trasi Hukum, ttd Sl( Nlc' l0(''04O A na Djaman

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 73

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 73

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023