DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi melalui penambahan unit kerja dan perubahan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi unit kerja yang ada saat ini;
b.bahwa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7231; MEMUTUSKAN . . . PRES I DEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
2.Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BNPB mempunyai tugas:

a.memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b.menetapkan... PRES IDEN
b.menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
d.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e.menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h.men5rusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPB menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 5

Apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu. PRES IDEN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

BNPB terdiri atas:

a.Kepala;
b.Unsur Pengarah; dan
c.unsur pelaksana.

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.

Pasal 9

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

PRES I DEN

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi melalui penambahan unit kerja dan perubahan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi unit kerja yang ada saat ini;
b.bahwa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7231; MEMUTUSKAN . . . PRES I DEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
2.Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BNPB mempunyai tugas:

a.memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; b.menetapkan... PRES IDEN
b.menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
d.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e.menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h.men5rusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPB menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 5

Apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu. PRES IDEN

Pasal 6

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

BNPB terdiri atas:

a.Kepala;
b.Unsur Pengarah; dan
c.unsur pelaksana.

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.

Pasal 9

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

PRES I DEN

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2025