DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2010

Nomor: 62
Tahun: 2010
Ditetapkan: 13 Oktober 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2)BKKBN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. b.penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. c.pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. d.penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. e.penyelenggaraan...
6. e.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
7. f.pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
3. c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
4. d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
5. e.penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

BKKBN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi…
c.Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
d.Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
e.Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
f.Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
g.Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
h.Inspektorat Utama.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKKBN dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 6

Kepala adalah pemimpin BKKBN.

Pasal 7

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN. Bagian...

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan…
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 11

(1)Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
(2)Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(4)Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2)BKKBN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. b.penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. c.pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. d.penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. e.penyelenggaraan...
6. e.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
7. f.pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
3. c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
4. d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
5. e.penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

BKKBN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi…
c.Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
d.Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
e.Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
f.Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
g.Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
h.Inspektorat Utama.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKKBN dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 6

Kepala adalah pemimpin BKKBN.

Pasal 7

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN. Bagian...

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan…
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 11

(1)Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
(2)Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(4)Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2014