Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2013
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN ' ,.. ,..:;.:. \\ - ·ii~ ~1~\'' '
LPNK terdiri dari :
Pasall Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah dengan:
diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN.
2 PRE SI DEN Menetapkan
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; bidangdikoordinasidanadvokasi
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBNmenyelenggarakan fungsi:
BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Bagian Kelimabelas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3 ,), //\ . / .. } I /-/
Khusus di lingkungan BKKBN:
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BKKBNjuga menyelenggarakan fungsi:
clan
4 \ ., , I \\
Khusus di lingkungan BKKBN,
5 Pasal ...
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNKwajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNK bertanggung jawab merrumpm dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNK wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)