DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2014

Nomor: 63
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Peraturan PemerintahNomor 50 Tahun 2011tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, danPemerintah Daerah.
2.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3.Pengawasan dan Pengendalian KegiatanKepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.
4.Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan badan hukum.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah…
8.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
(2)Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasanatas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 4

(1)Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah Kepariwisataan, gubernur atau bupati/walikota, dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan.

Pasal 5

(1)Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta Setiap Orang.
(2)Selain melibatkan peran serta Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja perangkat daerah dapat melibatkan Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata.
(3)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
1. a.identitas pelapor;
2. b.tanggal pelaporan;
3. c.waktu dan tempat kejadian;dan
4. d.kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkandampak negatif. Bagian...

Pasal 6

Menteri, gubernur, dan/ataubupati/walikotamelakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luasdengan cara:

a.pencegahan; dan
b.penanggulangan.

Pasal 7

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

a.menaati tata ruang;
b.menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
c.melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
d.melakukan pemantauan lingkungan;
e.mensosialisasikan kepariwisataan; dan
f.menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

a.mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
b.menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
c.melakukan...
c.melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
d.menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh:
1. a.Menteri untuk lintas provinsi dan kawasan strategis pariwisata nasional;
2. b.Gubernur untuk lintas kabupaten dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
3. c.Bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota masing-masing.
(2)Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataanberkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
(3)Pengawasan dan pengendalian oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)Menteri...
(4)Menteri dalam menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

(1)Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 201419 Mei 20tus PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 20142 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA tttd.td. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 140 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Peraturan PemerintahNomor 50 Tahun 2011tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, danPemerintah Daerah.
2.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3.Pengawasan dan Pengendalian KegiatanKepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.
4.Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan badan hukum.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah…
8.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
(2)Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah Kepariwisataan, gubernur atau bupati/walikota, dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan.

Pasal 5

(1)Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta Setiap Orang.
(2)Selain melibatkan peran serta Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja perangkat daerah dapat melibatkan Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata.
(3)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
1. a.identitas pelapor;
2. b.tanggal pelaporan;
3. c.waktu dan tempat kejadian;dan
4. d.kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkandampak negatif. Bagian...

Pasal 6

Menteri, gubernur, dan/ataubupati/walikotamelakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luasdengan cara:

a.pencegahan; dan
b.penanggulangan.

Pasal 7

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

a.menaati tata ruang;
b.menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
c.melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
d.melakukan pemantauan lingkungan;
e.mensosialisasikan kepariwisataan; dan
f.menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

a.mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
b.menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
c.melakukan...
c.melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
d.menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh:
1. a.Menteri untuk lintas provinsi dan kawasan strategis pariwisata nasional;
2. b.Gubernur untuk lintas kabupaten dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
3. c.Bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota masing-masing.
(2)Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataanberkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
(3)Pengawasan dan pengendalian oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)Menteri...
(4)Menteri dalam menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

(1)Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2017