DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015

Nomor: 71
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2.Barang ...
2.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
3.Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan
4.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5.Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah ...
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2)Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
(3)Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
1. a.memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
2. b.memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
(4)Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
(5)Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
1. a.mendukung program Pemerintah; dan/atau
2. b.disparitas harga antardaerah tinggi.
(6)Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.jenis ...
2. a.jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
  1. 1.Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian: a) beras; b) kedelai bahan baku tahu dan tempe; c) cabe; d) bawang merah.
  2. 2.Barang Kebutuhan Pokok hasil industri: a) gula; b) minyak goreng; c) tepung terigu.
  3. 3.Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan; a) daging sapi; b) daging ayam ras; c) telur ayam ras; d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
3. b.jenis Barang Penting terdiri dari:
  1. 1.benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  2. 2.pupuk;
  3. 3.gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  4. 4.triplek;
  5. 5.semen;
  6. 6.besi baja konstruksi;
  7. 7.baja ringan.
(7)Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 3

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
(2)Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:
1. a.meningkatkan dan melindungi produksi;
2. b.mengembangkan sarana produksi;
3. c.mengembangkan infrastuktur:
4. d.membina Pelaku Usaha;
5. e.mengembangkan sarana perdagangan;
6. f.mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
7. g.melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
8. h.mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
9. i.mengelola stok dan logistik;
10. j.meningkatkan kelancaran arus distribusi;
11. k.mengelola impor dan ekspor; dan
12. l.menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Untuk pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Menteri menetapkan harga acuan dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 5

(1)Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2)Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.
(4)Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga;
2. b.penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a; dan/atau
3. c.penetapan ...
4. c.penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(6).
(5)Pengelolaan stok dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
2. b.melakukan pemantauan dan/atau pengawasan ketersediaan stok di Gudang dan/atau di pelabuhan;
3. c.menyediakan dan/atau mengoptimalkan sarana distribusi;
4. d.melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan moda transportasi;
5. e.melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan stok dan/atau cadangan Barang Kebutuhan Pokok tertentu yang dikuasai Pemerintah.
(6)Pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
2. b.memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.
(7)Dalam ...
(7)Dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat:
1. a.melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(8)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya.

Pasal 6

(1)Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
1. a.sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
2. b.layak konsumsi;
3. c.terjaga kebersihan dan higienitasnya; dan
4. d.tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
1. a.sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
2. b.layak pakai; dan
3. c.tidak ...
4. c.tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perwakilan kementerian dan lembaga;
2. b.para ahli;
3. c.perwakilan dari Produsen, Pelaku Usaha, dan Konsumen; dan
4. d.unsur terkait lainnya.
(3)Tim ketersediaan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor.

Pasal 9

Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
(2)Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
(3)Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2.Barang ...
2.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
3.Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan
4.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5.Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah ...
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2)Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
(3)Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
1. a.memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
2. b.memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
(4)Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
(5)Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
1. a.mendukung program Pemerintah; dan/atau
2. b.disparitas harga antardaerah tinggi.
(6)Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.jenis ...
2. a.jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
  1. 1.Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian: a) beras; b) kedelai bahan baku tahu dan tempe; c) cabe; d) bawang merah.
  2. 2.Barang Kebutuhan Pokok hasil industri: a) gula; b) minyak goreng; c) tepung terigu.
  3. 3.Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan; a) daging sapi; b) daging ayam ras; c) telur ayam ras; d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
3. b.jenis Barang Penting terdiri dari:
  1. 1.benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  2. 2.pupuk;
  3. 3.gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  4. 4.triplek;
  5. 5.semen;
  6. 6.besi baja konstruksi;
  7. 7.baja ringan.
(7)Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 3

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
(2)Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:
1. a.meningkatkan dan melindungi produksi;
2. b.mengembangkan sarana produksi;
3. c.mengembangkan infrastuktur:
4. d.membina Pelaku Usaha;
5. e.mengembangkan sarana perdagangan;
6. f.mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
7. g.melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
8. h.mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
9. i.mengelola stok dan logistik;
10. j.meningkatkan kelancaran arus distribusi;
11. k.mengelola impor dan ekspor; dan
12. l.menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2)Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.
(4)Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga;
2. b.penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a; dan/atau
3. c.penetapan ...
4. c.penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(6).
(5)Pengelolaan stok dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
2. b.melakukan pemantauan dan/atau pengawasan ketersediaan stok di Gudang dan/atau di pelabuhan;
3. c.menyediakan dan/atau mengoptimalkan sarana distribusi;
4. d.melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan moda transportasi;
5. e.melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan stok dan/atau cadangan Barang Kebutuhan Pokok tertentu yang dikuasai Pemerintah.
(6)Pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
2. b.memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.
(7)Dalam ...
(7)Dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat:
1. a.melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(8)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya.

Pasal 6

(1)Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
1. a.sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
2. b.layak konsumsi;
3. c.terjaga kebersihan dan higienitasnya; dan
4. d.tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
1. a.sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
2. b.layak pakai; dan
3. c.tidak ...
4. c.tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perwakilan kementerian dan lembaga;
2. b.para ahli;
3. c.perwakilan dari Produsen, Pelaku Usaha, dan Konsumen; dan
4. d.unsur terkait lainnya.
(3)Tim ketersediaan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1)Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
(2)Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
(3)Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018