DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2014

Nomor: 72
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANTENAGA KERJA PENDAMPING Pasal 3 ... Penggunaan TKAdilakukan oleh Pemberi Kerja TKAdalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Pasal 2

7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Izin Mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tenaga Kerja Asing yang RPTKA adalah rencana
4.Rencana Penggunaan selanjutnya disingkat
3.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2.Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

(3)RPTKA... ".4 I
(2)Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(1)Setiap Pemberi Kerja TKAharus memiliki RPTKAyang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA.

BAB II

PENGGUNAANTENAGAKERJA ASING

Pasal 5

(2)Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.
(1)Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Pasal 4

f.usaha jasa impresariat. kebudayaan; dan danpendidikan,keagamaan,sosial,e. lembaga
d.badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
b.kantor perwakilan dagang asmg, kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
c.perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia; Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.instansi pemerintah, perwakilan negara asmg, badan- badan internasional;

Pasal 3

Pasal 8 ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b.gubernur atau pejabat yang ditunjuk,
a.Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau

(3)Perpanjangan dan/ atau perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari:
1. f.kewarganegaraan.
2. e.jumlah TKA;dan/ atau
3. d.lokasi kerja;
4. c.jabatan;
5. b.nama perusahaan;
6. a.alamat perusahaan;
(2)RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, meliputi:
(1)RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sarna dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 7

Kewajiban memiliki RPTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan -badan internasional. Pasa16

(3)RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA.
1. c.bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaterr/kota.
2. b.gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu kabupaten Zkota dalam satu provinsi; atau
3. a.Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi;
(4)Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diterbitkan oleh:
(3)Dalam hal jabatan komisaris dan direksi, perpanjangan IMTA diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.
(1)IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

(2)Kewajiban memiliki IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang menggunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
(1)Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 , .. ' . .', ~.
(2)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai -. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/ at au di luar negeri.

Pasal 13

Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1)huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.

Pasal 12

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi darr/ atau komisaris.
1. b.melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
2. a.menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; dan
(1)Setiap Pemberi Kerja TKAwajib:

Pasal 11

TENAGAKERJA PENDAMPING

BAB III

PELAKSANAANPENDIDIKANDANPELATIHAN Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan TKAdiatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

, '~.. ! i, BABV ... Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provmsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provmsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANTENAGA KERJA PENDAMPING Pasal 3 ... Penggunaan TKAdilakukan oleh Pemberi Kerja TKAdalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Pasal 2

7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Izin Mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tenaga Kerja Asing yang RPTKA adalah rencana
4.Rencana Penggunaan selanjutnya disingkat
3.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2.Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

(3)RPTKA... ".4 I
(2)Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(1)Setiap Pemberi Kerja TKAharus memiliki RPTKAyang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA.

BAB II

PENGGUNAANTENAGAKERJA ASING

Pasal 5

(2)Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.
(1)Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Pasal 4

f.usaha jasa impresariat. kebudayaan; dan danpendidikan,keagamaan,sosial,e. lembaga
d.badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
b.kantor perwakilan dagang asmg, kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
c.perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia; Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.instansi pemerintah, perwakilan negara asmg, badan- badan internasional;

Pasal 3

Pasal 8 ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b.gubernur atau pejabat yang ditunjuk,
a.Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau

(3)Perpanjangan dan/ atau perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari:
1. f.kewarganegaraan.
2. e.jumlah TKA;dan/ atau
3. d.lokasi kerja;
4. c.jabatan;
5. b.nama perusahaan;
6. a.alamat perusahaan;
(2)RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, meliputi:
(1)RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sarna dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 7

Kewajiban memiliki RPTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan -badan internasional. Pasa16

(3)RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA.
1. c.bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaterr/kota.
2. b.gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu kabupaten Zkota dalam satu provinsi; atau
3. a.Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi;
(4)Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diterbitkan oleh:
(3)Dalam hal jabatan komisaris dan direksi, perpanjangan IMTA diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.
(1)IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

(2)Kewajiban memiliki IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang menggunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
(1)Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 , .. ' . .', ~.
(2)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai -. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/ at au di luar negeri.

Pasal 13

Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1)huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.

Pasal 12

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi darr/ atau komisaris.
1. b.melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
2. a.menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; dan
(1)Setiap Pemberi Kerja TKAwajib:

Pasal 11

TENAGAKERJA PENDAMPING

BAB III

PELAKSANAANPENDIDIKANDANPELATIHAN Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan TKAdiatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pasal 16

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provmsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018