Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
WALIKOTA SORONG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TJNTUK MASYARAKAT MISKIN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 6 TAHUN 2016 WALIKOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT ( SALINAN J
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
5246);
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
8, Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Sorong yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari RTI RW yang diketahui oleh Kepala Keluraharr/ Lurah.
Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUMUNTUKMASYARAKATMISKlN
Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASORONG dan DEWANPER\VAKILANRAKYATDAERAHKOTASORONG Dengan Persetujuan Bersama
Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
BABIII PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
"J)l~
BABII RUANGLINGKUP
(3), Kepala Bagian Hukum berwenang:
Penerima Bantuan Hukum berhak:
BABIV BAK DAN KEWAJIBAN PENERIMABANTUAN HUKUM Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
Pemberi Bautuan Hukum berhak:
(3)
Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu palin r< lama 3 [tiga) harili.HJ 1 J. Uc:t..LJ. U 1 1 un. "- . bn.a vvci.rs t. L 15 1. Loa) kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak Permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum diterima, pemberian Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen