DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sorong

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan h ukurn;
b.bahwa dalam rangka menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini be1um terjarigkau oleh keadilan maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; WALIKOTA SORONG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TJNTUK MASYARAKAT MISKIN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 6 TAHUN 2016 WALIKOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT ( SALINAN J
1. 3.Undang - Undang Nomor45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak:Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4288);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tentang Kekuasaan Kchakiman [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencnna Aksi Nasional Hak Azasi Marrusia Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
15.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Talrun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pernberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor870);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 'I'ambahan Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupatenj Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4955);
12.Perat.urari Pemeriritah Nornor 42 'I'ah.uri 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5421). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan ur usan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Sorong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berked ud ukan sebagai unS~LU'penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bagiau Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan elibidang hukum dan hak asasi rnariuata.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8, Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Sorong yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari RTI RW yang diketahui oleh Kepala Keluraharr/ Lurah.
9.Penerima bantuan hukum adalall setiap orang atau kelompok orang miskin di Daerah.
10.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layauan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUMUNTUKMASYARAKATMISKlN

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASORONG dan DEWANPER\VAKILANRAKYATDAERAHKOTASORONG Dengan Persetujuan Bersama

f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
e.perlindungan terhadap hale asasi marrusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;

Pasal 2

11.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi barituan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselcsaikan.
13.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang. kelompok orang miskin atau kuasanya atau keluarganya yang mengajukan pennohonan Bantuan Hukum,
14.Litigasi adalah proses penanganllil_ perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yan_gdiserahkan oleh Pemberi Banruan Hukum,
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikas] dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk mernberikan Bantuan Hukum.
18.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota.
19.Kode etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yal1_g berlaku bagi advokat.
20.Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan herdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
21.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat APBH adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD unruk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
22.Anggaran Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang Iulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perrnasalahan hukum yang d.ihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Wa1ikota melalui Bagian Hukum sebagai koordinator dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

BABIII PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.hak atas pangan;
b.hak atas sandang;-
c.hak atas layanan kesehatan;
d.hak atas layanan pendidikan;
e.hak atas pekerjaan dan berusaha; dan/ atau
f.hak atas perurnahan. "J)l~

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak maID_pu menanggung biaya operasional beracara.
(2)Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum yang dilakukan secara litigasi dan/ atau non litigasi.
(3)Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.masalah hukum keperdataan;
2. b.masalah hukum pidana;
3. c.masalah hukum tata usaha negara; dan
4. d.masalah hukum adat.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan! atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pember! Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
(2)Persyaratan Pemberi Bantuan Hukurn sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.berbadan hukum:
2. b.telah terakreditasi dan diverifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan sertifikat;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3), Kepala Bagian Hukum berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pcmberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.melakukan Verifikasi dan Akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
3. c.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum,
(2)Untuk melakukan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, Walikota membentuk panitia yang urrsurnya terd.iri atas:
1. a.Bagian Hukum;
2. b.Akademisi;
3. c.Tokoh Masyarakat; dan
4. d.Lembagaatau Organisasi Yang MemberiLayanan Bantuan Hukum.
(3)Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga)tahun.
(4)Ketcntuan Iebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi da].'l Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota, Pasal 6
(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaral1 Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Bukum secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Penerima Bantuan Hukum berhak:
6. a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dall/ atau perkaranya telah mernpunyai kekuatan hukum tetap, selama peneruna Bantuan Hukum yal'lg bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

Pasal 10

BABIV BAK DAN KEWAJIBAN PENERIMABANTUAN HUKUM Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Walikota melalui Bagian Hukum tentang progrrnl1 Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggarall;
c.menjaga kerahasiaan data, inforrnasi, danl atau keterangan .)rang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh uridang-undang:
d.melayani Pencrima Bantuan Hukum sesuai dcngan prinsip pelayanan publik;dan
e.memberikan Banruan Hukum kepada Penerima Bantu all Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah irri sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukurn.

Pasal 9

Pemberi Bautuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.me1akukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.mcnyelcnggarakan penyuluhan h ukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain .yangberkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini:
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan inforrnasi dan data lain dad Instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukurn, keamanan dan keselamatan selama melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

(3)
(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan pemohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu palin r< lama 3 [tiga) harili.HJ 1 J. Uc:t..LJ. U 1 1 un. "- . bn.a vvci.rs t. L 15 1. Loa) kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak Permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum diterima, pemberian Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mernberitahukan secara tertulis clan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima barrtuan hukum.

Pasal 13

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.mengajukan pemohonan secara tertulis atau lisan yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah tempat domisi yaJ]_g bersangkutan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan h ukurn;
b.bahwa dalam rangka menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini be1um terjarigkau oleh keadilan maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; WALIKOTA SORONG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TJNTUK MASYARAKAT MISKIN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 6 TAHUN 2016 WALIKOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT ( SALINAN J
1. 3.Undang - Undang Nomor45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak:Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4288);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tentang Kekuasaan Kchakiman [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencnna Aksi Nasional Hak Azasi Marrusia Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
15.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Talrun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pernberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor870);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 'I'ambahan Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupatenj Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4955);
12.Perat.urari Pemeriritah Nornor 42 'I'ah.uri 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5421). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Sorong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan ur usan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Sorong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berked ud ukan sebagai unS~LU'penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bagiau Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan elibidang hukum dan hak asasi rnariuata.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8, Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Sorong yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari RTI RW yang diketahui oleh Kepala Keluraharr/ Lurah.
9.Penerima bantuan hukum adalall setiap orang atau kelompok orang miskin di Daerah.
10.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layauan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUMUNTUKMASYARAKATMISKlN

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASORONG dan DEWANPER\VAKILANRAKYATDAERAHKOTASORONG Dengan Persetujuan Bersama

f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
e.perlindungan terhadap hale asasi marrusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;

Pasal 2

11.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi barituan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselcsaikan.
13.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang. kelompok orang miskin atau kuasanya atau keluarganya yang mengajukan pennohonan Bantuan Hukum,
14.Litigasi adalah proses penanganllil_ perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yan_gdiserahkan oleh Pemberi Banruan Hukum,
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikas] dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk mernberikan Bantuan Hukum.
18.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota.
19.Kode etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yal1_g berlaku bagi advokat.
20.Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan herdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
21.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat APBH adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD unruk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
22.Anggaran Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang Iulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perrnasalahan hukum yang d.ihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Wa1ikota melalui Bagian Hukum sebagai koordinator dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

BABIII PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.hak atas pangan;
b.hak atas sandang;-
c.hak atas layanan kesehatan;
d.hak atas layanan pendidikan;
e.hak atas pekerjaan dan berusaha; dan/ atau
f.hak atas perurnahan. "J)l~

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak maID_pu menanggung biaya operasional beracara.
(2)Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum yang dilakukan secara litigasi dan/ atau non litigasi.
(3)Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.masalah hukum keperdataan;
2. b.masalah hukum pidana;
3. c.masalah hukum tata usaha negara; dan
4. d.masalah hukum adat.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan! atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pember! Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
(2)Persyaratan Pemberi Bantuan Hukurn sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.berbadan hukum:
2. b.telah terakreditasi dan diverifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan sertifikat;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3), Kepala Bagian Hukum berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pcmberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.melakukan Verifikasi dan Akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
3. c.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum,
(2)Untuk melakukan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, Walikota membentuk panitia yang urrsurnya terd.iri atas:
1. a.Bagian Hukum;
2. b.Akademisi;
3. c.Tokoh Masyarakat; dan
4. d.Lembagaatau Organisasi Yang MemberiLayanan Bantuan Hukum.
(3)Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga)tahun.
(4)Ketcntuan Iebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi da].'l Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota, Pasal 6
(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaral1 Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Bukum secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Penerima Bantuan Hukum berhak:
6. a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dall/ atau perkaranya telah mernpunyai kekuatan hukum tetap, selama peneruna Bantuan Hukum yal'lg bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

Pasal 10

BABIV BAK DAN KEWAJIBAN PENERIMABANTUAN HUKUM Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Walikota melalui Bagian Hukum tentang progrrnl1 Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggarall;
c.menjaga kerahasiaan data, inforrnasi, danl atau keterangan .)rang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh uridang-undang:
d.melayani Pencrima Bantuan Hukum sesuai dcngan prinsip pelayanan publik;dan
e.memberikan Banruan Hukum kepada Penerima Bantu all Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah irri sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukurn.

Pasal 9

Pemberi Bautuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.me1akukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.mcnyelcnggarakan penyuluhan h ukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain .yangberkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini:
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan inforrnasi dan data lain dad Instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukurn, keamanan dan keselamatan selama melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

(3)
(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan pemohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu palin r< lama 3 [tiga) harili.HJ 1 J. Uc:t..LJ. U 1 1 un. "- . bn.a vvci.rs t. L 15 1. Loa) kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak Permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum diterima, pemberian Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mernberitahukan secara tertulis clan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima barrtuan hukum.

Pasal 13

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.mengajukan pemohonan secara tertulis atau lisan yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah tempat domisi yaJ]_g bersangkutan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015