Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013
- Nomor
- 76
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK Mengingat Menimbang
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUAN UMUM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK. PENGELOLAANTENTANGPRES IDENMenetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN : telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
\ 2 -
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang clisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 pendayagunaan aparatur negLrmasi birokrasi, BAB II ...
4 REPUBLlf:< INDONESIA
. L (2) Penyediaan ... Bagian Kedua Sarana Pengaduan
BAB II
i-,- (2) Dalam ...
Pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan/ atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima pelayanan.
6 PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
dan tata cara( 1) Penyelenggara wajib menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan. L
Bagian Keempat Mekanisme Pengelolaan Pengaduan
Bagi.an Ketiga Pengelola
7 PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
f___ (2) Lapo~an ... Bagian Kelima Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi ..
8, PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
( 1) Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang dirugikan atau pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. l (2) Pengaduan ... ..
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)