DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; maksud dan tujuan peraturan daerah; maklumat pelayanan publik; manajemen pelayanan perizinan dan non perizinan; dan pelayanan secara elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas perizinan dan nonperizinan yang efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan yang prima serta mendukung peningkatan iklim usaha yang kondusif perlu penataan perizinan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan nonperizinan yang pasti, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan SALINAN dan nonperizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
6.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7.Penyelenggara PTSP Daerah adalah pejabat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
11.Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengevaluasi dan melaporkan proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan/atau kegiatan pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnyadisebut PTSP-el.

BAB II

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah:

a.memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
b.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
c.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
d.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk MPP Perizinan dan Nonperizinan.
(2)MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jenis pelayanan yang disediakan;
2. b.syarat;
3. c.prosedur
4. d.biaya;
5. e.waktu;
6. f.hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
7. g.penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
(3)MPP Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

a.standar pelayanan; dan
b.standar operasional prosedur.

Pasal 6

(1)Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. g.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. h.kompetensi pelaksana;
9. i.Pengawasan internal;
10. j.penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. k.jumlah pelaksana;
12. l.jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
14. n.evaluasi kinerja pelaksana.
(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

(1)Komponen standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.nomor standar operasional prosedur;
2. b.tanggal pembuatan;
3. c.tanggal revisi;
4. d.tanggal pengesahan;
5. e.disahkan oleh;
6. f.nama standar operasional prosedur;
7. g.dasar hukum;
8. h.kualifikasi pelaksana;
9. i.keterkaitan;
10. j.peralatan dan perlengkapan;
11. k.peringatan;
12. l.pencatatan dan pendataan;
13. m.uraian prosedur;
14. n.pelaksana;
15. o.kelengkapan;
16. p.waktu; dan
17. q.output.
(2)Standar operasional prosedur sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB III

MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP.
(2)Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.Pengawasan internal;
5. e.penyuluhan kepada masyarakat; dan
6. f.pelayanan konsultasi.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.penerimaan dan verifikasi berkas permohonan;
b.penerbitan dokumen izin dan nonizin;
c.penyerahan dokumen izin dan/atau nonizin; dan
d.pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022