DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2010

Nomor: 78
Tahun: 2010
Ditetapkan: 21 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
c.bahwa Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara;
d.bahwa ...
d.bahwa berdasarkan Pasal 17C ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, ketentuan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda- haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 72);
7.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.
2.Kewajiban ...
2.Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
3.Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
4.Alokasi Risiko adalah distribusi Risiko Infrastuktur kepada pihak yang paling mampu mengelola, mengendalikan atau mencegah terjadinya Risiko Infrastruktur, atau menyerap Risiko Infrastruktur.
5.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD.
6.Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
7.Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
8.Penjamin ...
8.Penjamin adalah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang melaksanakan tugas Penjaminan Infrastruktur.
9.Penerima Jaminan adalah Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
10.Usulan Penjaminan adalah usulan tertulis Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur.
11.Pernyataan Kesediaan adalah pernyataan tertulis Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama mengenai dapat dilakukannya Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan.
12.Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
13.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Kerja Sama.
14.Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
15.Dukungan Pemerintah adalah Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang- undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
16.Masa ...
16.Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerja Sama adalah masa sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hingga tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
17.Masa Konstruksi Proyek Kerja Sama adalah masa sejak tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur hingga tanggal dimulainya operasi komersial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
18.Masa Operasional Proyek Kerja Sama adalah masa sejak tanggal dimulainya operasi komersial hingga tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
19.Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, termasuk peraturan-peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan- perubahannya. 20.Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 2

Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan prinsip- prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (fiscal sustainability).
b.Penjaminan Infrastruktur diselenggarakan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini adalah Penjaminan Infrastruktur dalam rangka Proyek Kerja Sama sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 4

Penjaminan Infrastruktur diberikan terhadap Risiko Infrastruktur yang:

a.lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama daripada Badan Usaha;
b.bersumber (risk factor) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama; dan/atau
c.bersumber ...
c.bersumber (risk factor) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Pasal 5

(1)Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang Perjanjian Kerja Sama dalam rangka melaksanakan Proyek Kerja Sama memuat paling kurang ketentuan-ketentuan mengenai:
1. a.pembagian Risiko Infrastruktur antara kedua belah pihak sesuai dengan Alokasi Risiko;
2. b.upaya mitigasi yang relevan dari kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya risiko dan mengurangi dampaknya apabila terjadi;
3. c.jumlah Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam hal Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam hal jumlah tersebut belum dapat ditentukan pada saat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani;
4. d.jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama termasuk masa tenggang (grace period);
5. e.prosedur yang wajar untuk menentukan kapan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama telah berada dalam keadaan tidak sanggup untuk melaksanakan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
6. f.prosedur ...
7. f.prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha sehubungan pelaksanaan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase;
8. g.hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.
(2)Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sanggup:
1. a.menerbitkan surat pernyataan mengenai keabsahan Perjanjian Kerja Sama; dan
2. b.memberikan komitmen tertulis kepada Penjamin untuk:
  1. 1.melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Penjaminan;
  2. 2.memenuhiRegres, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
(3)Penjaminan Infrastruktur diberikan sesuai dengan kecukupan modal Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

BAB III

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Pasal 6

(1)Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan Usulan Penjaminan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebelum dimulainya pelaksanaan pengadaan Badan Usaha.
(2)Usulan Penjaminan berisi paling kurang:
1. a.uraian lengkap mengenai rencana pembagian risiko berdasarkan Alokasi Risiko antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. b.uraian lengkap mengenai Dukungan Pemerintah yang akan diberikan pada Proyek Kerja Sama, jika ada;
3. c.cakupan penjaminan yang diusulkan meliputi:
  1. 1.jenis Risiko Infrastruktur yang diusulkan untuk dijamin;
  2. 2.prosentase Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang diusulkan untuk dijamin; dan
  3. 3.periode penjaminan yang diusulkan, yakni: a) sepanjang atau sebagian Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek; b) sepanjang atau sebagian Masa Konstruksi Proyek; dan/atau c) sepanjang atau sebagian Masa Operasional Proyek.
(3)Usulan Penjaminan dilampiri paling kurang:
1. a.Matriks risiko pada Proyek Kerja Sama;
2. b.rancangan ...
3. b.rancangan Perjanjian Kerja Sama;
4. c.proyeksi keuangan Proyek Kerja Sama.

Pasal 7

(1)Untuk menerima atau menolak Usulan Penjaminan, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur wajib melakukan evaluasi terhadap Usulan Penjaminan.
(2)Dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat meminta Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk:
1. a.melengkapi dokumen, data, dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan Usulan Penjaminan;
2. b.merevisi Usulan Penjaminan dan/atau ketentuan- ketentuan tertentu dalam rancangan Perjanjian Kerja Sama agar sesuai dengan cakupan penjaminan yang diusulkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c atau yang mampu diberikan oleh Penjamin; atau
3. c.memperbaiki kelayakan teknis dan finansial Proyek Kerja Sama.
(3)Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menerima Usulan Penjaminan setelah hasil evaluasi paling kurang menunjukkan bahwa:
1. a.Usulan Penjaminan telah disampaikan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini;
2. b.Proyek ...
3. b.Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan baik secara teknis maupun finansial;
4. c.rancangan Perjanjian Kerja Sama yang dilampirkan dalam Usulan Penjaminan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
5. d.nilai cakupan penjaminan yang diusulkan tidak mengakibatkan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur melampaui kecukupan modalnya.
(4)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menolak Usulan Penjaminan.
(5)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan huruf a, huruf b, dan huruf c terpenuhi namun huruf d tidak terpenuhi, Menteri Keuangan dapat ikut serta melaksanakan penjaminan berdasarkan pembagian risiko.
(6)Agar Menteri Keuangan dapat ikut serta melaksanakan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terlebih dahulu harus:
1. a.meneruskan Usulan Penjaminan;
2. b.menyampaikan hasil evaluasi Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
3. c.menyampaikan usulan pembagian risiko.
(7)Menteri Keuangan melakukan penelahaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).
(8)Berdasarkan hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri Keuangan memutuskan menerima atau menolak Usulan Penjaminan.
(9)Keputusan ...
(9)Keputusan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Usulan Penjaminan, mengikuti keputusan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Pemberian penjaminan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dengan keikutsertaan Menteri Keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

(1)Pernyataan Kesediaan dikeluarkan setelah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menerima Usulan Penjaminan.
(2)Pernyataan Kesediaan memuat informasi mengenai cakupan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 9

Pernyataan Kesediaan dicantumkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam dokumen pengadaan Badan Usaha dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan.

Pasal 10

(1)Perjanjian Penjaminan ditandatangani Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagai Penjamin dengan Badan Usaha sebagai Penerima Jaminan, pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
(2)Perjanjian ...
(2)Perjanjian Penjaminan paling kurang memuat ketentuan mengenai:
1. a.cakupan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang disetujui oleh Penjamin dan Penerima Jaminan;
2. b.tata cara pelaksanaan kewajiban Penjamin terhadap Penerima Jaminan;
3. c.tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara Penjamin dan Penerima Jaminan yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase;
4. d.hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
c.bahwa Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara;
d.bahwa ...
d.bahwa berdasarkan Pasal 17C ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, ketentuan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda- haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 72);
7.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.
2.Kewajiban ...
2.Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
3.Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
4.Alokasi Risiko adalah distribusi Risiko Infrastuktur kepada pihak yang paling mampu mengelola, mengendalikan atau mencegah terjadinya Risiko Infrastruktur, atau menyerap Risiko Infrastruktur.
5.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD.
6.Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
7.Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
8.Penjamin ...
8.Penjamin adalah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang melaksanakan tugas Penjaminan Infrastruktur.
9.Penerima Jaminan adalah Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
10.Usulan Penjaminan adalah usulan tertulis Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur.
11.Pernyataan Kesediaan adalah pernyataan tertulis Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama mengenai dapat dilakukannya Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan.
12.Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
13.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Kerja Sama.
14.Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
15.Dukungan Pemerintah adalah Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang- undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
16.Masa ...
16.Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerja Sama adalah masa sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hingga tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
17.Masa Konstruksi Proyek Kerja Sama adalah masa sejak tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur hingga tanggal dimulainya operasi komersial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
18.Masa Operasional Proyek Kerja Sama adalah masa sejak tanggal dimulainya operasi komersial hingga tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
19.Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, termasuk peraturan-peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan- perubahannya. 20.Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 2

Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan prinsip- prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (fiscal sustainability).
b.Penjaminan Infrastruktur diselenggarakan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Pasal 3

Pasal 4

Penjaminan Infrastruktur diberikan terhadap Risiko Infrastruktur yang:

a.lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama daripada Badan Usaha;
b.bersumber (risk factor) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama; dan/atau
c.bersumber ...
c.bersumber (risk factor) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Pasal 5

(1)Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang Perjanjian Kerja Sama dalam rangka melaksanakan Proyek Kerja Sama memuat paling kurang ketentuan-ketentuan mengenai:
1. a.pembagian Risiko Infrastruktur antara kedua belah pihak sesuai dengan Alokasi Risiko;
2. b.upaya mitigasi yang relevan dari kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya risiko dan mengurangi dampaknya apabila terjadi;
3. c.jumlah Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam hal Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam hal jumlah tersebut belum dapat ditentukan pada saat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani;
4. d.jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama termasuk masa tenggang (grace period);
5. e.prosedur yang wajar untuk menentukan kapan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama telah berada dalam keadaan tidak sanggup untuk melaksanakan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
6. f.prosedur ...
7. f.prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha sehubungan pelaksanaan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase;
8. g.hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.
(2)Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sanggup:
1. a.menerbitkan surat pernyataan mengenai keabsahan Perjanjian Kerja Sama; dan
2. b.memberikan komitmen tertulis kepada Penjamin untuk:
  1. 1.melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Penjaminan;
  2. 2.memenuhiRegres, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
(3)Penjaminan Infrastruktur diberikan sesuai dengan kecukupan modal Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

BAB III

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Pasal 6

(1)Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan Usulan Penjaminan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebelum dimulainya pelaksanaan pengadaan Badan Usaha.
(2)Usulan Penjaminan berisi paling kurang:
1. a.uraian lengkap mengenai rencana pembagian risiko berdasarkan Alokasi Risiko antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. b.uraian lengkap mengenai Dukungan Pemerintah yang akan diberikan pada Proyek Kerja Sama, jika ada;
3. c.cakupan penjaminan yang diusulkan meliputi:
  1. 1.jenis Risiko Infrastruktur yang diusulkan untuk dijamin;
  2. 2.prosentase Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang diusulkan untuk dijamin; dan
  3. 3.periode penjaminan yang diusulkan, yakni: a) sepanjang atau sebagian Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek; b) sepanjang atau sebagian Masa Konstruksi Proyek; dan/atau c) sepanjang atau sebagian Masa Operasional Proyek.
(3)Usulan Penjaminan dilampiri paling kurang:
1. a.Matriks risiko pada Proyek Kerja Sama;
2. b.rancangan ...
3. b.rancangan Perjanjian Kerja Sama;
4. c.proyeksi keuangan Proyek Kerja Sama.

Pasal 7

(1)Untuk menerima atau menolak Usulan Penjaminan, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur wajib melakukan evaluasi terhadap Usulan Penjaminan.
(2)Dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat meminta Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk:
1. a.melengkapi dokumen, data, dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan Usulan Penjaminan;
2. b.merevisi Usulan Penjaminan dan/atau ketentuan- ketentuan tertentu dalam rancangan Perjanjian Kerja Sama agar sesuai dengan cakupan penjaminan yang diusulkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c atau yang mampu diberikan oleh Penjamin; atau
3. c.memperbaiki kelayakan teknis dan finansial Proyek Kerja Sama.
(3)Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menerima Usulan Penjaminan setelah hasil evaluasi paling kurang menunjukkan bahwa:
1. a.Usulan Penjaminan telah disampaikan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini;
2. b.Proyek ...
3. b.Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan baik secara teknis maupun finansial;
4. c.rancangan Perjanjian Kerja Sama yang dilampirkan dalam Usulan Penjaminan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
5. d.nilai cakupan penjaminan yang diusulkan tidak mengakibatkan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur melampaui kecukupan modalnya.
(4)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menolak Usulan Penjaminan.
(5)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan huruf a, huruf b, dan huruf c terpenuhi namun huruf d tidak terpenuhi, Menteri Keuangan dapat ikut serta melaksanakan penjaminan berdasarkan pembagian risiko.
(6)Agar Menteri Keuangan dapat ikut serta melaksanakan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terlebih dahulu harus:
1. a.meneruskan Usulan Penjaminan;
2. b.menyampaikan hasil evaluasi Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
3. c.menyampaikan usulan pembagian risiko.
(7)Menteri Keuangan melakukan penelahaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).
(8)Berdasarkan hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri Keuangan memutuskan menerima atau menolak Usulan Penjaminan.
(9)Keputusan ...
(9)Keputusan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Usulan Penjaminan, mengikuti keputusan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Pemberian penjaminan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dengan keikutsertaan Menteri Keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

(1)Pernyataan Kesediaan dikeluarkan setelah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menerima Usulan Penjaminan.
(2)Pernyataan Kesediaan memuat informasi mengenai cakupan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Perjanjian Penjaminan ditandatangani Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagai Penjamin dengan Badan Usaha sebagai Penerima Jaminan, pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
(2)Perjanjian ...
(2)Perjanjian Penjaminan paling kurang memuat ketentuan mengenai:
1. a.cakupan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang disetujui oleh Penjamin dan Penerima Jaminan;
2. b.tata cara pelaksanaan kewajiban Penjamin terhadap Penerima Jaminan;
3. c.tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara Penjamin dan Penerima Jaminan yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase;
4. d.hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018