DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2005

Nomor: 81
Tahun: 2005
Ditetapkan: 29 Desember 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : Kep/B/45/XII/1972, S.K. 901/M/1972, Kep.779/MK/III/12/1972, J.S. 8/72/1, dan Kep.085/J.A/12/1972, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan dewasa ini, sehingga perlu pengaturan kembali;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dipandang perlu menata kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Menetapkan

MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Wilayah Perairan Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya, dan sesuai dengan konvensi hukum internasional yang berlaku.
2.Koordinasi keamanan laut adalah upaya untuk memadukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Kegiatan keamanan laut adalah segala upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara rutin dan fungsional oleh masing- masing instansi sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.
4.Operasi . . .
4.Operasi keamanan laut adalah upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara khusus dan untuk sasaran atau tujuan tertentu oleh masing-masing instansi yang berwenang (operasi keamanan laut mandiri) dan/atau oleh dua atau lebih instansi secara bersama (operasi keamanan laut bersama) dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Koordinasi Keamanan Laut, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BAKORKAMLA, adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

BAKORKAMLA mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAKORKAMLA menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
b.koordinasi . . .
b.koordinasi kegiatan dalam pelaksanaaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
c.pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu .

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan keanggotaan BAKORKAMLA terdiri dari :

a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b.Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
1. 2.Menteri Dalam Negeri;
2. 3.Menteri Pertahanan;
3. 4.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. 5.Menteri Keuangan;
5. 6.Menteri Perhubungan;
6. 7.Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. 8.Jaksa Agung Republik Indonesia; 9.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. 10.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. 11.Kepala . . .
10. 11.Kepala Badan Intelijen Negara;
11. 12.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
c.Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA merangkap Anggota

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BAKORKAMLA

Pasal 6

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAKORKAMLA, dibentuk Pelaksana Harian BAKORKAMLA.
(2)Pelaksana Harian BAKORKAMLA dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAKORKAMLA.
(3)Pelaksana Harian BAKORKAMLA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada BAKORKAMLA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pelaksana Harian BAKORKAMLA terdiri dari :

a.Tim Koordinasi Keamanan Laut disebut TIM KORKAMLA;
b.Sekretariat Pelaksana Harian BAKORKAMLA;
c.Pusat.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)TIM KORKAMLA dibentuk oleh Ketua BAKORKAMLA.
(2)TIM KORKAMLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA dengan anggota pejabat eselon I atau sederajat yang secara fungsional mewakili Instansi Pemerintah Anggota BAKORKAMLA dan Instansi/ Lembaga Pemerintah Lainnya yang dipandang perlu.
(3)TIM KORKAMLA mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rancangan kebijakan umum tentang keamanan laut;
2. b.merancang, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi kegiatan keamanan laut.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : Kep/B/45/XII/1972, S.K. 901/M/1972, Kep.779/MK/III/12/1972, J.S. 8/72/1, dan Kep.085/J.A/12/1972, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan dewasa ini, sehingga perlu pengaturan kembali;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Menetapkan

MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Wilayah Perairan Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya, dan sesuai dengan konvensi hukum internasional yang berlaku.
2.Koordinasi keamanan laut adalah upaya untuk memadukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Kegiatan keamanan laut adalah segala upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara rutin dan fungsional oleh masing- masing instansi sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.
4.Operasi . . .
4.Operasi keamanan laut adalah upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara khusus dan untuk sasaran atau tujuan tertentu oleh masing-masing instansi yang berwenang (operasi keamanan laut mandiri) dan/atau oleh dua atau lebih instansi secara bersama (operasi keamanan laut bersama) dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Koordinasi Keamanan Laut, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BAKORKAMLA, adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

BAKORKAMLA mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAKORKAMLA menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
b.koordinasi . . .
b.koordinasi kegiatan dalam pelaksanaaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
c.pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu .

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan keanggotaan BAKORKAMLA terdiri dari :

a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b.Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
1. 2.Menteri Dalam Negeri;
2. 3.Menteri Pertahanan;
3. 4.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. 5.Menteri Keuangan;
5. 6.Menteri Perhubungan;
6. 7.Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. 8.Jaksa Agung Republik Indonesia; 9.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. 10.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. 11.Kepala . . .
10. 11.Kepala Badan Intelijen Negara;
11. 12.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
c.Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA merangkap Anggota

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BAKORKAMLA

Pasal 6

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAKORKAMLA, dibentuk Pelaksana Harian BAKORKAMLA.
(2)Pelaksana Harian BAKORKAMLA dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAKORKAMLA.
(3)Pelaksana Harian BAKORKAMLA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada BAKORKAMLA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pelaksana Harian BAKORKAMLA terdiri dari :

a.Tim Koordinasi Keamanan Laut disebut TIM KORKAMLA;
b.Sekretariat Pelaksana Harian BAKORKAMLA;
c.Pusat.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)TIM KORKAMLA dibentuk oleh Ketua BAKORKAMLA.
(2)TIM KORKAMLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA dengan anggota pejabat eselon I atau sederajat yang secara fungsional mewakili Instansi Pemerintah Anggota BAKORKAMLA dan Instansi/ Lembaga Pemerintah Lainnya yang dipandang perlu.
(3)TIM KORKAMLA mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rancangan kebijakan umum tentang keamanan laut;
2. b.merancang, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi kegiatan keamanan laut.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1996