DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2015

Nomor: 83
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
e.pelaksanaan ...
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
g.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
h.pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
i.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Kementerian Agama terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
k.Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal;
l.Staf ...
l.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
m.Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan
n.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi ...
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Biro.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal ...

Pasal 10

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
c.pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Pasal ...

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
e.pelaksanaan ...
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
f.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
g.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
h.pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
i.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Kementerian Agama terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
k.Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal;
l.Staf ...
l.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
m.Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan
n.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi ...
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Biro.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal ...

Pasal 10

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
c.pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi Islam;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Pasal ...

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2020