DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, serta pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sun an Gunung Djati Bandung, perlu membentuk Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga serta membentuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pemecahan dari Fakultas Syariah dan Hukum;
b.bahwa pembentukan Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga, serta pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/I062/M.KT.01/2020 mengenai Usul Penataan Organisasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 8andung dan Pemecahan Fakultas MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
l.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 423) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik W Institut Agama Islam Negeri Ternate;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan "Gunung Djati Bandung; Mengingat PasalI Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 423) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1148);
b.Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agarna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1526); diu bah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG. Indonesia Tahun 2017 Nornor 1526);
1. 7.Peraturan Menteri Agama Nornor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeriterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasa! 7

(1)Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 4 (ernpat) orang Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akadernik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Adrninistrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. d.Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga.
(3)Wakil Rektor Bidang Akadernik sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a mernpunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
(6)Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kerja sarna dan pengembangan lembaga.

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan Pasal 7 ditambah 4 (ernpat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat

(5), dan ayat (6) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf h, terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha. Fakultas Pasalll
(1)Organisasi Fakultas Ushuluddin,

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.Ushuluddin;
b.Tarbiyah dan Keguruan;
c.Syariah dan Hukum;
d.Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
e.Adab dan Humaniora;
f.Psikologi;
g.Sains dan Teknologi;
h.Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
1. 1.Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pasal 10

Fakultas pada Universitas terdiri atas: w

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan,

Pasal 12

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasa19 sesuai dengan kebijakan Rektor.

4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mernpunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan danZatau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studio
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggungjawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dan keuangan; dan

c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang mempunyai tugas rnembantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasarna.

(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Syariah dan Hukum, dan Fakultas Ekonornidan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sarna; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalarn pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Pasa118A
(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akadernik, pendidikan profesi,dan/ atau pendidikan vokasi.
(2)Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator.

9.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1)terdiri atas:
1. a.Ketua Jurusan;
2. b.Sekretaris Jurusan;
3. c.ProgramStudi; dan
4. d.Kelompokjabatan fungsionaldosen.
  1. 8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

(1)Kelompokjabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Dosen bertanggungjawab kepada Dekan melalui KetuaJurusan.

11.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan un sur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa120

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3)Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas,
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

13.Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut: Keuangan;dan

b.Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. danUmum Pasa122

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri atas:
1. a.Subbagian Administrasi Umum;
2. b.Subbagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan;dan
3. c.Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d pada Fakultas Ushuluddin, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, serta Fakultas Sains dan Teknologi, terdiri atas:
1. a.Subbagian Administrasi
  1. 12.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa193
(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

15.Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengawasan Internal merupakan jabatan noneselon.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, serta pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sun an Gunung Djati Bandung, perlu membentuk Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga serta membentuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pemecahan dari Fakultas Syariah dan Hukum;
b.bahwa pembentukan Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga, serta pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/I062/M.KT.01/2020 mengenai Usul Penataan Organisasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 8andung dan Pemecahan Fakultas MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
l.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 423) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik W Institut Agama Islam Negeri Ternate;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

a.Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1148);
b.Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agarna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1526); diu bah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG. Indonesia Tahun 2017 Nornor 1526);
1. 7.Peraturan Menteri Agama Nornor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeriterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasa! 7

(1)Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 4 (ernpat) orang Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akadernik;
2. b.Wakil Rektor Bidang Adrninistrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
3. c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. d.Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga.
(3)Wakil Rektor Bidang Akadernik sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a mernpunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
(5)Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
(6)Wakil Rektor Bidang Kerja Sarna dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kerja sarna dan pengembangan lembaga.

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan Pasal 7 ditambah 4 (ernpat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat

(5), dan ayat (6) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf h, terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha. Fakultas Pasalll
(1)Organisasi Fakultas Ushuluddin,

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.Ushuluddin;
b.Tarbiyah dan Keguruan;
c.Syariah dan Hukum;
d.Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
e.Adab dan Humaniora;
f.Psikologi;
g.Sains dan Teknologi;
h.Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
1. 1.Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pasal 10

Fakultas pada Universitas terdiri atas: w

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan,

Pasal 12

4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mernpunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan danZatau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studio
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggungjawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dan keuangan; dan

c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang mempunyai tugas rnembantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasarna.

(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Syariah dan Hukum, dan Fakultas Ekonornidan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sarna yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sarna; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalarn pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Pasa118A
(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akadernik, pendidikan profesi,dan/ atau pendidikan vokasi.
(2)Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator.

9.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1)terdiri atas:
1. a.Ketua Jurusan;
2. b.Sekretaris Jurusan;
3. c.ProgramStudi; dan
4. d.Kelompokjabatan fungsionaldosen.
  1. 8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

(1)Kelompokjabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Dosen bertanggungjawab kepada Dekan melalui KetuaJurusan.

11.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan un sur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa120

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3)Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas,
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

13.Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut: Keuangan;dan

b.Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. danUmum Pasa122

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri atas:
1. a.Subbagian Administrasi Umum;
2. b.Subbagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan;dan
3. c.Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d pada Fakultas Ushuluddin, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, serta Fakultas Sains dan Teknologi, terdiri atas:
1. a.Subbagian Administrasi
  1. 12.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa193
(1)Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

15.Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengawasan Internal merupakan jabatan noneselon.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18B

Pasal 19

Pasal 23A

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18B

Pasal 19

Pasal 23A

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2022