DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1978

Nomor: 7
Tahun: 1978
Ditetapkan: 18 Desember 1978
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b.Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB II

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2

(1)Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(3)Selain...
(3)Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 3

Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :

a.seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
b.seluruh biaya rumah tangganya;
c.seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 4

Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri, tidak berhak lagi menerima penghasilan dan pembiayaan lainnya yang seharusnya diterimanya sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri selama ia menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 5

Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya.

BAB III

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN

Pasal 6

(1)Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
(2)Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7

Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula:

a.tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
b.biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
c.seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 8

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing :

a.diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b.disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya. Pasal 9…

Pasal 9

Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Pasal 10

(1)Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan- tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
1. a.meninggal dunia;
2. b.diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(2)Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
1. a.pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
2. b.pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(3)Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan- tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan. Pasal 11…

Pasal 11

Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b.Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB II

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2

(1)Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(3)Selain...
(3)Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 3

Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :

a.seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
b.seluruh biaya rumah tangganya;
c.seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 4

Pasal 5

Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya.

BAB III

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN

Pasal 6

(1)Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
(2)Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7

Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula:

a.tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
b.biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
c.seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 8

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing :

a.diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b.disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya. Pasal 9…

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan- tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
1. a.meninggal dunia;
2. b.diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(2)Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
1. a.pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
2. b.pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(3)Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan- tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan. Pasal 11…

Pasal 11

Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1983

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1983

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2007