DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2019

Nomor: 92
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9I6);
3.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O2);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O3l; MEMUTUSKAN SALINAN MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (21 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
(2)Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi. . .
a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
b.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ kmbaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
c.pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
d.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e.penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian I l-ernbaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
g.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
h.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan :

a.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
c.Kementerian Perhubungan;
d.Kementerian
d.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g.Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
h.Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
c.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
d.Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
e.Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
f.Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g.Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
h.Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
i.Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi;
j.Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
k.Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas. Bagian

Pasal 6

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (21 Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
b.koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaarl, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan

Pasal 9

f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan sistem informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

(1)Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KementerianlLembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan KementerianlLernbaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
b.pengendalian . .
b.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
c.pemantarlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 12

(1)Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (21 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dipimpin oleh Deputi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9I6);
3.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O2);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O3l; MEMUTUSKAN SALINAN MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (21 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
(2)Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi. . .
a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
b.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ kmbaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
c.pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
d.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e.penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian I l-ernbaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
g.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
h.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan :

a.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
c.Kementerian Perhubungan;
d.Kementerian
d.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g.Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
h.Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
c.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
d.Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
e.Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
f.Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g.Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
h.Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
i.Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi;
j.Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
k.Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas. Bagian

Pasal 6

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (21 Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
b.koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaarl, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan

Pasal 9

f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan sistem informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

(1)Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan KementerianlLernbaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
b.pengendalian . .
b.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
c.pemantarlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 12

(1)Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (21 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dipimpin oleh Deputi.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2022