DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2020

Nomor: 93
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Asesor Manajemen Mutu Industri bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Pusat dibebankan pada APBN sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerjar Pegau'ai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomoi- 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Ncgara (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5a9a);
3.Peraturan Pcmerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098) sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Perrrerintah Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 43);
4.Peraturan .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a77);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2aO\

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disebut Tunjangan Asesor Manajemen Mutu Industri adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri diberikan Tunjangan Asesor Manajemen Mutu Industri setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Asesor Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Asesor Manajemen Mutu Industri bagi:

a.Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b.Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Asesor Manajemen Mutu Industri dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Asesor Manajemen Mutu Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2O2O MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 210 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Hukum dan g-undangan, ttd rtd anna Djaman REPUELIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN JAE}ATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI NO JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian 1 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama Rp1,750.000,00 2 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya Rp1. 15O.000,00 3 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda RpS30.000,00 4 Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama Rp5O0.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA g Hukum dan -undangan, anna Djaman

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999