Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 72
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOg tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Und.ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a722); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraarr Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5Oa8); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAFI NOMOR 56 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN . 2. 3. Menetapkan : Pasal I PRES IDEN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor s6 Tahun 2oo9 tentang Penyelenggaraan perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor r2g, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5048) diubah sebagai berikut:
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang membidangi urusan jalan, gubernur, atau bupati/walikota dapat:
Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a meliputi perpotongan sebidang:
Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat. Pembangunan perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dilakukan untuk:
2. REPudT,:=",Y5|*=u,o Ketentuan Pasal 136 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:
Komponen peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e terdiri atas:
Komponen peralatan persinyalan dalam rulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi syarat:
Komponen peralatan persinyalan mekanik pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
Komponen peralatan persinyalan luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
Komponen peralatan persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memenuhi syarat:
(3) (1) (2)
(6)
REPU#5n==,"?55*.r,o (71 Komponen peralatan persinyalan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi syarat:
Ketentuan ayat (1) Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 2Ol ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:
(21 Uji pertama meliputi:
4.
6. 7. 8. PRES IDEN Pasal 202 dihapus.
dihapus.
dihapus. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(41 Uji berkala lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perawatan akhir.
Pasal 2 13 Tempat pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 merupakan tempat yang bersifat tetap dan memenuhi persyaratan:
Tempat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas pengujian berupa:
PRES IDEN REPUELIK INDONESIA
(21 Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian Umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana Perkeretaapian.
(41 Penugasan kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa angkutan pelayanan kelas ekonomi dan/ atau angkutan perintis. 1 1. Ketentuan Pasal 248 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal pegawai negeri sipil diangkat sebagai tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan dan petugas analisis kecelakaan serta asesor kepadanya dapat diberikan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pendidikan dan pelatihan tenaga penguji prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25O ayat (3) terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)