DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2020

Nomor: 98
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai pemberian gaji kepada PPPK yang diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perpres ini. Selain itu, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan dimaksud diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengangkatarr, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Instansi Pusat adalah kementerian, Iembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupatenlkota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan ralryat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pasal 2

(1)PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarannya didasarkan golpngan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 4 5 6
(3)Besaran
(3)Besaran Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Pasal 3

(1)PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
(3)Ketentuan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4

(1)PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja.
(2)Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tunjangan keluarga;
2. b.tunjangan pangan;
3. c.tunjangan jabatan struktural;
4. d.tunjangan jabatan fungsional; atau
5. e.tunjangan lainnya.
(3)Besaran Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5. . .

Pasal 5

(1)Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 7

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2O2O MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 218 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA BLIK INDONESIA idang Hukum dan ,-undangan, ttd ttd. vanna Djaman PRES IOEN REPUBLIK INOONESIA DAFTAR GA.JI PEGAWAI PEMEzuNTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2O2O TENTANG GAJI DA].i TUI\"'ANGAN PEGAWAI PEMERII.ITAH DENGAN PER.IAI.IJIAN KEF.'A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO sesuan dengan aslinya BLI EKRETARIAT NEGARA K INDONESIA dan Perundang-undan gan, MLOTIGAII GOLONGAIIuxc o HKG vm x x xt III t---l XE EV xv xvl xvtr --Z t295oo -J 'e6%o 2 265 900 2 337 200 o 2 325 600 2 362 2m --2 486700 --r=6E-mb- --zzMT' 2 729 200 2 592 5oO 2 614 200 --fEMm 2 702 300 2 787 300 --2Ei2oo 2 816 5oO 2 905 200 2 996 800 2 903 SO0 r o-EEZd6- --3T17-366' --31D76 3 221 OOO -=-I35Zd6' -=25?-800' 3 357 3oo -zEE-q66- -53q2-566- 3 499 3oO 30 -51 --A 427 too --3=5ib6' 3 646 4oO 3 761 200 3 572 loo -:U84 600 3 8oO 7oO 3 920 400 3 7% 200 3 8+O 400 3 9n 4oO 4 os6 2oo SK No00lll0C vanna DJelman 3 091 900 3 189 2oO 3m il9:]m 2 966 500 3 059 800 3lffi --3ZS57m- 3 358zbd 3164 o0o- 3 573 0oO 3 685 5m -=-E6I-646 3 6IO 400 3 724 200 3 84I 400 3 962 400 4 044 900 --4-n16o + -toJ /oo + drs 200 4 2t6 000 --434d76d 4 485 700 4 6n OOO 4 772 800 + 923 000 5 078 oO0 4 723 300 4 872 0oO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2024