Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2024
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Materi Pokok: mengatur mengenai pemberian delegasi dan mandat yang diberikan Gubernur
Materi Pokok: mengatur mengenai pemberian delegasi dan mandat yang diberikan Gubernur
SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DELEGASI DAN MANDAT DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 80) diubah sebagai berikut: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
1) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; 2) pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; 3) pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebaliknya; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara 4) kenaikan pangkat (termasuk Kabupaten/Kota) dan peninjauan masa kerja; 5) bebas tugas sebelum mencapai batas usia pensiun; dan 6) izin belajar/keterangan belajar, tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar.
1) usul kenaikan pangkat/jabatan fungsional, pertimbangan teknis pensiun dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; 2) permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah wilayah kerja ke luar dan ke dalam Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara 3) pengiriman izin belajar, tugas belajar, perintah mengikuti pendidikan, dan pelatihan teknis/fungsional atau yang setingkat lainnya bagi Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Struktural Eselon III yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah dan pelaksana/ fungsional dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; 4) perintah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional; 5) meneruskan permohonan izin ke luar negeri untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural Eselon II ke bawah dan pelaksana/fungsional; dan 6) pengumuman seleksi Pegawai Negeri Sipil.
Gubernur memberikan delegasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:
1) Surat Pernyataan Pelantikan; 2) Surat Perintah Melaksanakan Tugas; 3) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan; dan 4) Perjanjian kerja PPPK. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. BENY SUHARSONO BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 16
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Dokumen