DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pasal 41 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memberikan kewenangan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait, termasuk lembaga pengawas dan pengatur;
b.bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penggunaan aplikasi goAML;
c.bahwa untuk memberikan pedoman bagi lembaga pengawas dan pengatur dalam menggunakan aplikasi goAML perlu adanya pengaturan mengenai tata cara penggunaan aplikasi goAML bagi lembaga pengawas dan pengatur dalam rangka pengawasan kepatuhan; Menimbang KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI GOAML BAGI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN -\i-4 5. Peraturan ...

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur Dalam Rangka Pengawasan dan Kepatuhan; Mengingat PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ....\.- L 4. Pengawasan ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK.
3.Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat dengan LPP adalah Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/ atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor .
5.Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor.1471); PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ANALISISDAN MEMUTUSKAN: PERATURAN PUSAT PELAPORANMenetapkan
4.Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan LPP serta PPATKuntuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut peraturan perundang- undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.
5.Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6.Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan LPP untuk mendaftarkan LPP, petugas administrator, dan pengguna.
7.Pengguna adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh LPP untuk dapat menggunakan Aplikasi goAML dalam rangka Pengawasan Kepatuhan.
8.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/ atau
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya . PUSAT PEL.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ....\.- L Pasal ...

BAB I

KETENTUAN UMUM TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI GOAML BAGI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN.

Pasal 5

(1)Pejabat yang berwenang pada LPP harus menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Pengguna.
(2)Petugas Administrator dan Pengguna yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke PPATKmelalui Aplikasi goAML.

Pasal 4

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1), meliputi:
1. a.registrasi LPP dan registrasi Petugas Administrator; dan
2. b.registrasi Pengguna.

Pasal 3

( 1) LPP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan registrasi pada Aplikasi goAML.

(2)Teknik pelaksanaan registrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. PUSAT PELAPORJ\N DAN J\NJ\LISIS TRANSAKSI KEUJ\NGJ\N A~ L (3) Petugas ...

BAB II

REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA Pasal 2 LPP menggunakan Aplikasi goAML untuk kepentingan Pengawasan Kepatuhan.

Pasal 6

( 1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi LPP dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ke PPATK melalui Aplikasi goAML.

(2)Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi:
1. a.data LPP; dan
2. b.data Petugas Administrator.
(3)Data LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
1. a.nama LPP;
2. b.bentuk LPP;
3. c.nama Kota/Kabupaten;
4. d.Provinsi;
(3)Petugas Administrator dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional LPP.
(4)Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas mengatur peran Pengguna dalam Aplikasi goAML.
(5)Peran Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penggunaan akses dan fungsi yang terdapat dalam Aplikasi goAML sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pengguna.
(6)Teknik pengaturan peran Pengguna dalam Aplikasi goAML sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanganini. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN -\..-.( e. Negara ... \ , L .,... .- Pasal ... Administrator dari pejabat berwenang; dan
1. b.kartu tanda penduduk Petugas Administrator.
(6)Data LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dan Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui Aplikasi goAML.
(7)Format surat penunjukan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. penetapan
(5)Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling sedikit hasil pemindaian:
1. a.nama lengkap;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.tanggal lahir;
4. d.kewarganegaraan;
5. e.usemame;
6. f.password;
7. g.konfirmasi password;
8. h.alamat surat elektronik;
  1. 1.nomor telepon; dan J. alamat.
9. e.Negara;
10. f.nama lengkap Petugas Administrator;
11. g.email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board;
12. h.nomor telepon; dan
  1. 1.alamat.
(4)Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: PUSAT PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGAN Petugasdana. surat penunjukan

Pasal 9

( 1) Petugas Administrator terdaftar menyampaikan permohonan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ke PPATKmelalui Aplikasi goAML.

(2)Registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

Pasal 8

( 1) Dalam hal LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, LPP harus melakukan registrasi ulang setelah LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi.

(2)Ketentuan mengenai teknik registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknik registrasi ulang.

Pasal 7

(1)PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik:
1. a.persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas LPP; atau
2. b.penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board.
(3)Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan Dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. PUS.c\T PELAPOR.c\N DAN AN.c\LISIS TRANSAKSI KEU.c\NGAN -\.t L Pasal ...
(3)Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Dokumen pendukung, memuat paling sedikit hasil pemindaian:
1. a.surat penunjukan Pengguna dari pejabat berwenang; dan
2. b.kartu tanda penduduk Pengguna.
(4)Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan melalui Aplikasi goAML.
(5)Format surat penunjukan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.
1. a.nama lengkap;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.tanggal lahir;
4. d.kewarganegaraan;
5. e.usemame;
6. f.password;
7. g.konfirmasi password;
8. h.alamat surat elektronik;
  1. 1.nomor telepon; dan J. alamat.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dilakukan dengan mengisi:
1. a.nomor identitas organisasi; dan
2. b.data Pengguna.
(2)Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit: PUSAT PEL.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN -\it L Pasal ...

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pasal 41 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memberikan kewenangan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait, termasuk lembaga pengawas dan pengatur;
b.bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penggunaan aplikasi goAML;
c.bahwa untuk memberikan pedoman bagi lembaga pengawas dan pengatur dalam menggunakan aplikasi goAML perlu adanya pengaturan mengenai tata cara penggunaan aplikasi goAML bagi lembaga pengawas dan pengatur dalam rangka pengawasan kepatuhan; Menimbang KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI GOAML BAGI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN -\i-4 5. Peraturan ...

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK.
3.Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat dengan LPP adalah Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/ atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor .
5.Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor.1471); PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ANALISISDAN MEMUTUSKAN: PERATURAN PUSAT PELAPORANMenetapkan
4.Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan LPP serta PPATKuntuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut peraturan perundang- undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.
5.Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6.Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan LPP untuk mendaftarkan LPP, petugas administrator, dan pengguna.
7.Pengguna adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh LPP untuk dapat menggunakan Aplikasi goAML dalam rangka Pengawasan Kepatuhan.
8.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/ atau
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya . PUSAT PEL.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ....\.- L Pasal ...

BAB I

KETENTUAN UMUM TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI GOAML BAGI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN.

Pasal 5

(1)Pejabat yang berwenang pada LPP harus menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Pengguna.
(2)Petugas Administrator dan Pengguna yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke PPATKmelalui Aplikasi goAML.

Pasal 4

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1), meliputi:
1. a.registrasi LPP dan registrasi Petugas Administrator; dan
2. b.registrasi Pengguna.

Pasal 3

( 1) LPP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan registrasi pada Aplikasi goAML.

(2)Teknik pelaksanaan registrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. PUSAT PELAPORJ\N DAN J\NJ\LISIS TRANSAKSI KEUJ\NGJ\N A~ L (3) Petugas ...

BAB II

REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA Pasal 2 LPP menggunakan Aplikasi goAML untuk kepentingan Pengawasan Kepatuhan.

Pasal 6

( 1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi LPP dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ke PPATK melalui Aplikasi goAML.

(2)Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi:
1. a.data LPP; dan
2. b.data Petugas Administrator.
(3)Data LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
1. a.nama LPP;
2. b.bentuk LPP;
3. c.nama Kota/Kabupaten;
4. d.Provinsi;
(3)Petugas Administrator dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional LPP.
(4)Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas mengatur peran Pengguna dalam Aplikasi goAML.
(5)Peran Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penggunaan akses dan fungsi yang terdapat dalam Aplikasi goAML sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pengguna.
(6)Teknik pengaturan peran Pengguna dalam Aplikasi goAML sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanganini. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN -\..-.( e. Negara ... \ , L .,... .- Pasal ... Administrator dari pejabat berwenang; dan
1. b.kartu tanda penduduk Petugas Administrator.
(6)Data LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dan Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui Aplikasi goAML.
(7)Format surat penunjukan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. penetapan
(5)Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling sedikit hasil pemindaian:
1. a.nama lengkap;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.tanggal lahir;
4. d.kewarganegaraan;
5. e.usemame;
6. f.password;
7. g.konfirmasi password;
8. h.alamat surat elektronik;
  1. 1.nomor telepon; dan J. alamat.
9. e.Negara;
10. f.nama lengkap Petugas Administrator;
11. g.email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board;
12. h.nomor telepon; dan
  1. 1.alamat.
(4)Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: PUSAT PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGAN Petugasdana. surat penunjukan

Pasal 9

( 1) Petugas Administrator terdaftar menyampaikan permohonan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ke PPATKmelalui Aplikasi goAML.

(2)Registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

Pasal 8

(2)Ketentuan mengenai teknik registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknik registrasi ulang.

Pasal 7

(1)PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik:
1. a.persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas LPP; atau
2. b.penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board.
(3)Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan Dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. PUS.c\T PELAPOR.c\N DAN AN.c\LISIS TRANSAKSI KEU.c\NGAN -\.t L Pasal ...
(3)Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Dokumen pendukung, memuat paling sedikit hasil pemindaian:
1. a.surat penunjukan Pengguna dari pejabat berwenang; dan
2. b.kartu tanda penduduk Pengguna.
(4)Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan melalui Aplikasi goAML.
(5)Format surat penunjukan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.
1. a.nama lengkap;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.tanggal lahir;
4. d.kewarganegaraan;
5. e.usemame;
6. f.password;
7. g.konfirmasi password;
8. h.alamat surat elektronik;
  1. 1.nomor telepon; dan J. alamat.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dilakukan dengan mengisi:
1. a.nomor identitas organisasi; dan
2. b.data Pengguna.
(2)Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit: PUSAT PEL.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN -\it L Pasal ...

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2016