DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2016

Nomor: 103
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 5

PPATK terdiri atas:

a.Kepala PPATK;
b.Wakil Kepala PPATK;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pencegahan; dan
e.Deputi Bidang Pemberantasan. Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:
a.Inspektorat;
b.Pusat;
c.Jabatan Fungsional; dan
d.Tenaga Ahli.
1. 2.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Di lingkungan PPATK dibentuk Inspektorat.
(1)(21
(2)Inspektorat ,,r"+:9$ii'f .': ')1;." ,r,.r$i'' ;ii '"i*i?r ,$$_;*ffifl'}'i ',fl:,=ii.,;.. ,rrfru' .tk rrd{#/;if . -"ii.I* tfl--ffi t'r*-."'rl*" rij r--1 i .- (: i f'-i r- r. ! ' t\L-*trt-.L !t Ir Ii-:LJiii 1.. il{ ;}} i:.r.--1i.i f S" I ll, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan unsur pengawasan di lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

3.Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Di lingkungan PPATK dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.
(2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.
(3)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pusat. (41 Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang, 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional.

5.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Ddam hal Pusat sebagaimana dimaksud ddam Pasal 24 ayat (1) tidak satu lokasi dengan Sekretariat Utama, fungsi yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam bentuk bagian.
(2)
(3)
(2)Bagian ..,ili. #**-"4.'i't.tJ* $,fi,=ffi,Jfl "iii*s; .,:.:"..if,'' ri--r,:{.r -.- 7. 8. l:;ri:i ii. _.i ! i-) il i.i l:ii i:._ t:r l. j ij 1."" I t.:. I i,,l r i.j i.i i:." : I p (21 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

6.Ketentuan Pasal 26 dihapus. Ketentuan Pasal 27 dihapus. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator. Kepala Subbagian adalah jabatan struktural Eseion IV.a atau Jabatan Pengawas. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)(4t 9. Kepala Kepala Tenaga PPATK PPATK.

Pasal 33

Biro, Direktur, Inspektur, Kepala pusat, Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ahli, dan jabatan fungsional di lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku diunda-ngl<an. pada tanggal Agar... REF'UBLIK INDONESIA 5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€mgErn Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 284 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan -undangan,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 5

PPATK terdiri atas:

a.Kepala PPATK;
b.Wakil Kepala PPATK;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pencegahan; dan
e.Deputi Bidang Pemberantasan. Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:
a.Inspektorat;
b.Pusat;
c.Jabatan Fungsional; dan
d.Tenaga Ahli.
1. 2.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Di lingkungan PPATK dibentuk Inspektorat.
(1)(21
(2)Inspektorat ,,r"+:9$ii'f .': ')1;." ,r,.r$i'' ;ii '"i*i?r ,$$_;*ffifl'}'i ',fl:,=ii.,;.. ,rrfru' .tk rrd{#/;if . -"ii.I* tfl--ffi t'r*-."'rl*" rij r--1 i .- (: i f'-i r- r. ! ' t\L-*trt-.L !t Ir Ii-:LJiii 1.. il{ ;}} i:.r.--1i.i f S" I ll, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan unsur pengawasan di lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

3.Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Di lingkungan PPATK dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.
(2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.
(3)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pusat. (41 Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang, 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional.

5.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Ddam hal Pusat sebagaimana dimaksud ddam Pasal 24 ayat (1) tidak satu lokasi dengan Sekretariat Utama, fungsi yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam bentuk bagian.
(2)
(3)
(2)Bagian ..,ili. #**-"4.'i't.tJ* $,fi,=ffi,Jfl "iii*s; .,:.:"..if,'' ri--r,:{.r -.- 7. 8. l:;ri:i ii. _.i ! i-) il i.i l:ii i:._ t:r l. j ij 1."" I t.:. I i,,l r i.j i.i i:." : I p (21 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

6.Ketentuan Pasal 26 dihapus. Ketentuan Pasal 27 dihapus. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)
(2)
(3)(4t 9. Kepala Kepala Tenaga PPATK PPATK.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 5

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 30

Pasal 33

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 5

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 30

Pasal 33

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017