DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 202

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPK yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI ACEH BARAT MEMUTUSKAN: OANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.(G &

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Barat. 2. Kabupaten... “ Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan 'masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan| masyarakat setempat sesuai dengan peraturan! perundang-undangan dalam 'sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang 3. terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 4. . daerah. 10. 11. 12. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 5. . Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat. . Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya 7. disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah. 7. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program. 8. Barang .Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. BMD idle adalah BMD berupa tariah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan tidak dimanfaatkan Barang persediaan adalah barang habis pakai/perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan bukan untuk maksud dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Pejabat yang berwenang adalah" Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berwenang membina dan mengawasi | pengelolaan BMD. 13. Pengelola... 1
13.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang.dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
14.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPK yang 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD yang berada pada SKPK. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang :milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. | Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24.Penilai... 24. “29. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. . Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan 26 Penilai Pemerintah Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah “untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan Barang Milik' Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan BMD dan/atau pemeliharaan BMD. | Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 34. Pinjam... 34. 35. 36. 37. 38. 39. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. ' Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana .berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. | | Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah | oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. | Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasarna antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara « infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan. 40. Pemindahtangan ... 40. 41. 42. 143. 44. 1 45. 46. 47. 48. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. ' Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan" menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang' untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 1 pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
49.Dokumen... D
49.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
50.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. S1. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
52.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. |
53.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
54.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah:

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam ganun ini meliputi: pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara: dan ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

a.BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK, atau
b.BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 4.

Pasal 4

(1)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Kabupaten.
(2)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan. |
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak, c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: atau e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan. “ Barang

Pasal 8

yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari: |

a.kontrak karya:
b.kontrak bagi hasil: kontrak kerjasarna, perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional: dan
e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 9

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD: | b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD: Cc. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD, d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD: e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRK: I. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya,
1. g.menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan: dan | h. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. Cc. d « -11- , |

Pasal 10

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD, | mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati, mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, d. |pemusnahan, dan penghapusan BMD, mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milike. daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD, dan £ melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD. | g

Pasal 11

(1)Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.hKe
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3! Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan —tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang: |
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang,
3. c.memberikan... Cc. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati,
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD,
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK,
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD,
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang,
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana- dimaksud pada huruf g,
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD, dan
10. j.menyusun laporan BMD.

Isi peraturan

Teks202PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2018