DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah yaitu struktur dan tarif retribusi jasa usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849;
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
15.Peraturan ./
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5731);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20.Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor untuk Jaringan Trayek Antar Daerah Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 21.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
22.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 194); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 RETRIBUSI JASA USAHA. PasalI Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 154) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 huruf F disempurnakan menjadi:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut: NO. RINCIAN JENIS TARIF 1 2 3 A PEMAKAIAN TANAH

1.Tanah untuk pemasangan sarana/ media luar ruang: - Media Besar - Media Sedang - Media Kecil Rp. 150.000,-/tahun Rp. 100.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun
2.Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha 0,5 % x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
3.Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal 0,3% x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
4.Pemakaian lapangan bola kaki dan/atau lapangan terbuka untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran Rp. 3 00.000,-/hari B. BANGUNAN. B BANGUNAN
1.Bangunan Gedung Wanita Cut Nyak Dhien Meulaboh. - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari 2 Bangunan Penginapan pada Eks. BKPP/BKPSDM: - Kamar standar/biasa - Kamar dengan fasilitas AC Rp. 75.000,-/kmr/hari Rp. 200.000,-/kmr/hari
3.Bangunan Kantin Setdakab Rp. 8.000.000,-/tahun
4.Bangunan Kantin RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Rp. 20.000.000,-/tahun
5.Bangunan Kantin DPKKD/BPKD Rp. 7.000.000,-/tahun
6.Bangunan Kantin Dharma Wanita Rp. 15.000,-/hari
7.Bangunan Gudang eks BRR di Pelabuhan Jetti Rp. 112.950,-/hari
8.Bangunan Gedung Balai Serba Guna dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lainnya di Kecamatan: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari
9.Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten, Golongan III - Tipe A> 50 m2 - Tipe B< 50 m2 Rp. 300.000,-/bulan Rp. 120.000,-/bulan
10.Bangunan Kantin (Eks. Gedung Diklat BKKBN) Rp. 2.000.000,-/tahun
11.Aula
11.Aula Disbudparpora/ Disparbudpora: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari
12.Ruangan dan Mesin Pabrik Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Beureugang Rp. 100.000,-/Kubik Hasil Olahan
13.Pabrik Es Pemda Rp. 80.000.000,-/tahun
14.Sewa Docking Rp. 10.000.000,-/tahun
15.Eks. Hotel Pariwisata Rp. 20.000.000,-/tahun c RUANGAN
1.Ruangan Aula BKPP/Dinas Pendidikan: - Untuk Keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk Keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 500.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari
2.Ruangan Aula BP4K/Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/ Kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari
3.Ruangan Aula BLK Dinsosnakertrans/ Distransnaker: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari
4.Ruangan...
4.Ruangan Aula P2TP2A - Keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 300.000,-/hari Rp. 400.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari
5.Ruangan Aula Setdakab - Keperluan kepentingan sosial dan keagamaan - Keperluan/kepentingan sosial politik - Keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 400.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 600.000,-/hari
6.Ruangan untuk pihak Ketiga di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Rp. 17.500.000,-/tahun
7.Ruangan Aula Bappeda LT I - Keperluan/kepentingan Non Komersial - Keperluan/kepentingan pribadi/komersial Rp. 300.000,-/ Hari Rp. 400.000,-/ Hari Ruangan Aula Bappeda LT II - Keperluan/kepentingan Non Komersial - Keperluan/kepentingan pribadi/ komersial Rp. 500.000,-/ Hari Rp. 650.000,-/ Hari D ALAT BERAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Mesin Gilas kap.15 Ton Fibro Mitsubisi MG 330 kap. 3,5 Ton Truk kap. 5 Ton Dump Truck/Trado kap. 30 Ton Trado Kap. 0 s/d 10 km (PP) Kap. >10 km Mesin Pemecah Batu kap. 3 Ton Truk Tangki Air Excavator PC 100 kap. 1,5 m3 Excavator PC 300 kap. 2,5 m3 Excavator PC 200 kap. 1,7 m3 Loader kap. 1,2 m3 Aspalt Sprayer kap. 20 km/h Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 100.000,-/km Rp. 400.000,-/km Rp. 360.000,-/km Rp. 115.000,-/hari Rp. 200.000,-/hari Rp. 170.000,-/jam Rp. 180.000,-/jam Rp. 180.000,-/jam Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari
13.Traktor 4WD pada Disbunnak - Pemakaian menurut luas Rp. 500.000,-/ha - Pemakaian menurut waktu/ Rp. 75.000,-/jam lamanya
14.Traktor 4WD pada DistanTPH Rp. 700.000,-/ha
15.Bulldozer D3 Rp. 125.000,-/jam
16.Truk Skylift (truck tangga PJU) PS Rp. 20.000,-/titik 100 (4.000 CC)
17.2 (dua) Unit Excavator Komatsu PC Rp. 0,-/ Gratis 200 untuk Kepentingan Sosial
18.Mesin Pemanenan Padi (Combine Rp. 1.500.000,-/Ha Harvester)
19.Mesin Tanam Padi Rp. 500.000,-/Ha (Rice Transplanter)
20.Excavator Case 210 atau Rp. 180.000,-/Jam sejenisnya E KENDARAAN BERMOTOR
1.Bus Sekolah - Penggunaan/ Pemakaian pada Rp. 100.000,-/hari Hari Libur Kegiatan Angkutan Anak Sekolah - Penggunaan/ Pemakaian Rp. 15.000,-/hari Angkutan Anak Sekolah - Tarif untuk Anak Sekolah Rp. 1.000,-/trip - Penggunaan/ Pemakaian oleh Rp. 5.000,-/km Kontingen 2. Kenderaan Roda Tiga (Becak) Rp. 2.000.000,-/tahun Milik Pemda
3.Boat Perikanan Milik Pemda Rp. 12.500.000,-/tahun F FASILITAS/JASA LAINNYA
1.Dihapus
2.Dihapus
3.Dihapus
4.Dihapus
5.Dihapus
7.Peralatan Sound System Setdakab Rp. 500.000,-/hari
2.Ketentuan...
8.Bebek Wisata Dayung Rp. 4.000.000,-/tahun 9 Rangka Baliho Sp. Kisaran Rp 3.000.000,-/ Sisi/ Bin Rp 5.000.000,-/2sisi/Bln 10 Rangka Baliho Meureubo Rp 2.500.000,-/Sisi/ Bin Rp 4.000.000,-/2 sisi/ Bin 11 Rangka Baliho Samatiga Rp 2.500.000,-/Sisi/Bln Rp 4.000.000,-/2 sisi/Bln
2.Ketentuan ay at (2) Pasal 7 1 diubah, sehingga Pasal 7 1 berbunyi sebagai berikut:

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian serta tidak merugikan daerah.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 5 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (5/ 144/2018) Pasal 7 1 Pasal II Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 2:0 Desember 2018 M A2 Rabi'ul Akhir 144,0 H BUPATI ACEH BARAT, Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 20 Desember 2018 M 12 Rabi'ul Akhir 1440 H SEKRETARIS DAERAH .BUPATEN ACEH BARAT, PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyesuaian tarif sebenarnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dalam Qanun-qanun yang mengatur tentang jenis Retribusi golongan jasa usaha sebagaimana tersebut di atas belum diatur ketentuan peninjauan tarif. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka penyempurnaan serta untuk mempermudah pemahaman terhadap Qanun. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas Angka 2

Pasal 71

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 207

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 71

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2001

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 8 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 71

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2001

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 8 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2017