DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Bagi Hasil Keuangan, Evaluasi, Divestasi, Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 “Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. a dan huruf b, perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PT. Bank Aceh, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, £

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1002),
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790),
4.Undang-Undang... . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan4 4. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): “Undang-Undang Nomor 40 Tahun' 2007 tentang Perseroan “Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 6. Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 8. . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia f Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 11. 12. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah ' beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 13. 14. Pengelolaan Keuangan Daerah: Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Oanun:, Oanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PT. BANK ACEH. BABI KETENTUAN UMUM Pasall : Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2.. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus “untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar : Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. 2 Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat.4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal6. Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. ' Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang. Perseroan Terbatas Bank Aceh, yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor.2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, yang dikuatkan dengan Akte Notaris Husni Usman, S.H. Nomor 55 tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan akte Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak 7. 8. UH Asasi... Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83 Tambahan Berita Negaran Republik Indonesia Nomor 25681. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang Ditetapkan dengan Oanun.

10.Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepada PT. Bank Aceh adalah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh bertujuan untuk: a. b.

(1)mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Barat terutama usaha mikro, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Aceh Barat melalui pendapatan/perolehan deviden.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan penyertaan Modal “Kabupaten pada PT. Bank Aceh dalam bentuk kepemilikan

(2)
(3)saham. | Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada PT. Bank Aceh ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jumlah penyertaan modal yang telah disertakan sebelumnya sebesar Rp18.564.580.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). (A1 Sisa
(4)Sisa penyertaan modal sebesar Rp1.435.420.000,00 (satu milyar “empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBK.

Pasal 5

(1)Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Oanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang pelaksanaan teknis —. 'penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan, Bupati.

(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh setelah realisasi Penyertaan Modal Kabupaten dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

BAGI HASIL KEUANGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran PT. Bank Aceh.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.

BAB V

EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja dari PT. Bank Aceh yang bersangkutan. (2 Evaluasi...
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
(3)
(1)
(2)
(1)2)
(3)berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaaan modal pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh dapat dilalukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Bank Aceh memiliki prospek usaha uang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta sebagai penunjang pembangunan ekonomi Kabupaten.

Pasal 9

-PT. Bak Aceh wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Kabupaten setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan lamporan keuangan perusahaan. ' Kewajiban sebagaimana dimaksud padat ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat peyertaan modal.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2019