DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penyertaan Modal; BAB IV Tata Cara Penyertaan Modal; BAB V Dividen; BAB VI Pertanggungjawaban; BAB VII Divestasi; BAB VIII Pengawasan; BAB IX Sanksi; BAB X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2017 sesuai Akta Berita Acara RUPS yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Teuku Abdurrahman, SH, Sp.N Nomor 8 tanggal 25 Juni 2018, disepakati penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pemegang saham Bank Aceh Syariah minimal sebesar 50% dari deviden yang diterima dengan kelipatan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupatery Aceh Barat tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada PT Bank Aceh Syariah; v Mengingat: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 1002);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua At»« Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Qanun. ll.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada PT Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 170) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BARAT dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT PADA PT BANK ACEH SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah dalah Kabupaten Aceh Barat.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
5.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disingkat PT Bank Aceh Syariah adalah bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu. ÿ
9.Modal.
9.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang Kabupaten baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
10.Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat.
11.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12.Divestasi adalah penarikan kembali dan/ atau penjualan sebagian atau seluruh modal/ saham Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah.
13.Dividen adalah bagian keuntungan dari PT Bank Aceh Syariah yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PT Bank Aceh Syariah adalah dalam rangka penguatan modal dan bisnis PT Bank Aceh Syariah selaku bank daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh sehingga dapat bersaing dan meningkatkan laba.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah;
b.mendorong pengembangan bisnis PT Bank Aceh Syariah sehingga memiliki daya saing dan mampu memberikan pelayanan perbankan yang optimal kepada seluruh masyarakat; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah, sekaligus meningkatkaii Pendapatan Asli Daerah dari perolehan dividen. 1/ BAB III.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten memberikan Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dalam bentuk kepemilikan saham.
(2)Tambahan Penyertaan modal sebesar Rp4.954. 170.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, yaitu tahun 2019 sebesar Rp2.464.070.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp2.490. 100.000,00 (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
(3)Penyertaan modal yang telah disertakan sebelumnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(4)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp24.954. 170.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBK.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Bupati berwenang memproses Penyertaan Modal Kabupaten sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada rekening Pengeluaran Pembiayaan yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT Bank Aceh Syariah setelah realisasi Penyertaan Modal dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

DIVIDEN

Pasal 7

(1)Dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah yang diperoleh selama tahun buku anggaran[ J PT Bank Aceh Syariah menjadi hak Kabupaten. ÿ
(2)Dividen...
(2)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)PT Bank Aceh Syariah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Kabupaten setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku berkenaan.

BAB VII

DIVESTASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT Bank Aceh Syariah.
(2)Penarikan kembali modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2015