Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Setda Kabupaten Aceh Barat merupakan Setda Tipe A;
b.Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
c.Inspektorat Kabupaten Aceh Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 7) Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 11) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian. 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. 15) Dinas... ÿ ' A 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. 16) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. 17) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. 18) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan. 19) Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan energi dan sumber daya mineral. 20) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. 21) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja, dan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan aceh.
e.Badan Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik. 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Bidang Kehidupan Beragama dan Syari'at Islam, Bidang Kehidupan Adat dan Istiadat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Bidang Partisipasi dan Peran Ulama, dan Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf, terdiri dari:
1) Dinas Syari'at Islam. 2) Dinas Pendidikan Dayah. 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama. 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh. 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah. 6) Sekretariat Baitul Mai Kabupaten.
g.Perangkat Daerah lain pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nvak Dhien Meulaboh. Pasal II... Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 31 Desember 2018 M 23 Rabiul Akhir 1440 H Ditetapkan di Meuteboh pada tanggal 3 1/Deseÿnber 2018 M Akhir 1440 HRabiu A BUPATI ACEH BARAT, I. MS EKRETARIS DAERAH BUPATEN ACEH BARAT •L ADONIS LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 9 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (9/163/2018) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT I. PASAL DEMI PASAL Pasal I