DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pernagkat Daerah kabupaten Aceh Barat yang diubah yaitu susunan pernagkat daerah Kabupaten Aceh Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang.
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAN BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT. Pasal I Ketentuan Pasal 3 huruf f dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Setda Kabupaten Aceh Barat merupakan Setda Tipe A;
b.Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
c.Inspektorat Kabupaten Aceh Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 7) Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 11) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian. 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. 15) Dinas... ÿ ' A 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. 16) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. 17) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. 18) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan. 19) Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan energi dan sumber daya mineral. 20) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. 21) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja, dan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan aceh.
e.Badan Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik. 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Bidang Kehidupan Beragama dan Syari'at Islam, Bidang Kehidupan Adat dan Istiadat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Bidang Partisipasi dan Peran Ulama, dan Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf, terdiri dari: 1) Dinas Syari'at Islam. 2) Dinas Pendidikan Dayah. 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama. 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh. 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah. 6) Sekretariat Baitul Mai Kabupaten.
g.Perangkat Daerah lain pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari: 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nvak Dhien Meulaboh. Pasal II... Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 31 Desember 2018 M 23 Rabiul Akhir 1440 H Ditetapkan di Meuteboh pada tanggal 3 1/Deseÿnber 2018 M Akhir 1440 HRabiu A BUPATI ACEH BARAT, I. MS EKRETARIS DAERAH BUPATEN ACEH BARAT •L ADONIS LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 9 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (9/163/2018) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT I. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Bertambahnya 1 (satu) perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat. Huruf g Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 211

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020