DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 71 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; BAB III Perubahan Bentuk Hukum; BAB IV Kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree; BAB V Nama dan Tempat Kedudukan; BAB VI Bidang Usaha; BAB VII Anggaran Dasar Perseroda Pakat Beusaree; BAB VIII Modal Perseroda Pakat Beusaree; BAB VII Saham Perseroda Pakat Beusaree; BAB IX Organ dan Pegawai Perseroda Pakat Beusaree; BAB X Pegawai; BAB XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB XII Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; BAB XIII Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; BAB XIV Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; BAB XV Pembubaran dan Likuidasi; BAB XV Ketentuan Peralihan; BAB XVI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negarar Republik Indonesia Nomor 3839);
4.Undang-Undang. . . j D. C.
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, j:erakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun i 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAN BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 fc/ TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAÿ KABUPATEN ACEH BARAT. Pasal I. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 163), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1, angka 16, dan angka 19 di ubah, angka 21 dihapus, huruf e ditambah 1 angka yakni angka 4, huruf f ditambah 1 angka yakni angka 7), huruf g angka 2 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Setda Kabupaten Aceh Barat merupakan Setda Tipe A;
b.Sekretariat DPRK Aceh Barat merupakan Sekretariat DPRK
c.Inspektorat Kabupaten Aceh Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. j 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan1 Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 7) Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bida pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 3

Tipe C; 11) Dinas. . . 11) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian. 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. 16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. 17) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan jbidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. 18) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan. 19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 20) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. 21) Di hapus

e.Badan Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian, pengembjangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik. 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Bidang Kehidupan Beragama dan Syari'at Islam, Bidang Kehidupan Adat dan Istiadat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Bidang Partisipasi dan Peran Ulama, dan Bidang Pengelolaan Zakal,/ Infaq, Sadaqah dan Waqaf, terdiri dari: \j 1) Dinas Syari'at Islam. 2) Dinas Pendidikan Dayah. 3) Sekretariat. . . 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama. 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh. 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah. 6) Sekretariat Baitul Mai Kabupaten. 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan urusan pemerinljahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja, dan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan aceh.
g.Perangkat Daerah lain pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari: 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2) Dihapus
1. 2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang susunan organisasi dan tata kerja dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Qanun ini.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan

3.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD dan IjPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.
(2)Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Kelembagaan Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(3)Pejabat pada rumah sakit umum daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(4)Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah/

4.Ketentuan.
4.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisip 1 (satu) huruf yakni el, sehingga berbunyi sebagjai berikut:

Pasal 17

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
1. a.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahup 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104);
2. b.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah! dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 160);
3. c.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 161);
4. d.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 139), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 162);
5. e.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 140); e.l.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Talÿun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 198); > f. Peraturan. . .
6. f.Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13.b Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 Nomor 13.b); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali peraturan pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan; pengaturannya dengan Qanun ini. 1 Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 22 J u 1i 2020 M 1 Dz BUPATI, BARAT, ah 1441 H Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 22 J u 1i 2020 M 1 Dzulhijjah 1441 H I(]&* SEKRET4 UPATE RIS DAERAH ACEH BARAT AE ONIS LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 2 ! NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH:(2/26/ 2020) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

1.PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Angka 1 penggabungan dinas pendidikan dengan kebudayaan Angka 16 urusan Kebudayaan bergabung dengan pendidikan Angka 19 Berubah nomenklatur Huruf e Bertambahnya 1 (satu) perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. Huruf f Cukup jelas ! Huruf g Cukup jelas Huruf g Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf el Mencabut Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Huruf f Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 224

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020