DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 91 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perubahan Bentuk, BAB III Bidang Usaha, BAB IV Nama, Lambang, dan tempat Kedudukan, BAB V Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha, BAB VI Modal, BAB VII Organ Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, BAB VIII KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Mountala, BAB IX Rencana Bisnis Perumda Tirta Mountala, BAB X Penggunaan Laba dan Laba Bersih, BAB XI Pelayanan dan Tarif, BAB XII Anak Perusahaan, BAB XIII Evaluasi, BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan, BAB XV Dana Pensiun, BAB XVI ASOSIASI, BAB XVII Pmebubaran, BAB XVIII Ketentuan Peralihan, BAB XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mal<a bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sebagai perusahaan daerah yang pendirian awal oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana telah dicabut dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor e Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerjih Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar selanj,.tnya disebut PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar; sesuai perlu dilakukan iiP- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893); Nomor 5
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); ®
4.Undang-Undang Nomor Pemerintahan 23 Tahun 2014 tentang , , . ^ , (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepra Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penjbahan ^ Undang-Undang Nomor Daerah Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ^
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. 2017 tentang Badan Usaha Mihk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taiiun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, ' Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Minum; Lembaran Negara 8. ik Tambahan Lembaran Tahun 2007 Daerah Air
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun .2012 Investasi Pemerintah Daerah iBenta Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarii' Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14001 se agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 r-W Penetapan Tarif Air Minum (BeritaNega,ra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); \)9- \
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 'iahun 2020 Nomor 1781); -4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 2

Dengan Qanun ini nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mount.ala Kabupaten Aceh Besar yang dibertuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 'Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mounr.aIa Kabupaten Aceh Besar diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar. tentang

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 3

(1)Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
(2)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
(3)SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.air baku;
2. b.unit produksi;
3. c.unit distribusi; dan/atau
4. d.unit pelayanan.
(4)SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.Terminal air;
2. b.Mobil tangki air; dan/atau
3. c.Bentuk lainnya yang memungkinkan.
(5)Bentuk lainnya yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sudah mencapai 30% (tiga puluh persen). % • 6 -

BAB IV

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Nama Perusahaan Um\.im Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
(2)Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. >4

Pasal 5

(1)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kota Jantho.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah: minuma. menyelenggarakan penyediaan demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara "adil, merata dan berkesinambungan; air

b.menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
c.melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah: \}S- - 7 •
1. a.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. b.jenis usaha lainnya dalam rangka pembangunan ekonomi daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha perusahaan umum daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetuiuan KPM. menunjang

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupate Aceh Besar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
(2)Melalui Qanun ini modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ditetapkan sebesar Rp. 102.867.521.722,54,- (Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Empat Sen).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian pengawasan dan tanggung jawab PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, sebagaimana telah dicabut dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sampai Tahun 2018 telah disetor sebesar Rp. Rp. 99.138.747.877,00,- (sembilan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(4)Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat memperoleh tambahan Pemerintah Kabupaten yang diatur dengan Qanun.
(5)Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4), Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari : n PDAM berada di bawah pengelolaan tentang Perusahaan penyertaan modal dari • 8 -
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah;
4. d.Sumber Modal Lainnya.
(6)Sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) meliputi :
1. a.Kapitalisasi Cadangan;
2. b.Keuntungan Revaluasi Aset.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a besarannya disesuaikan denga kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Qanun. n

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilakukan untuk :
1. a.Pengembangan Usaha;
2. b.Penguatan struktur permodalan; dan
3. c.Penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015