Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2018
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 18; Pasal 56; dan Pasal II.
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 18; Pasal 56; dan Pasal II.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN REKLAME. Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02) diubah sebagai berikut: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN: PasalI
fa Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar. Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H IUPATI ACEH BESAR MAWARDI ALI Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H v SEKRETARIS DAERAH >Kf KABUPATEN ACEH BESAR, WT ISKANDAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (5/108/ 2018) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN REKLAME I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8878 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1
Cukup jelas Angka 2
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 61
Membuka PDF…
Dokumen