DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Pidie No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Oanun Kabupaten Pidie tentang Pencabutan Oanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092),

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), IG 1 2

Menetapkan

Menetapkan :

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE dan BUPATI PIDIE MEMUTUSKAN : OANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENCABUTAN OANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR & TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Ganun ini mulai berlaku, Oanun Kabupaten Pidie Nomor &6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 3

Pasal 2

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie. Ditetapkan di : Sigli Pada tanggal : 4 Oktober 2017 M 14 Muharram 1438 H BUPATI PIDIE, ttd. RONI AHMAD Diundangkan di: Sigli Pada tanggal :4 Oktober 2017 M 14 Muharram 1438 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE, ttd. AMIRUDDIN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 03 NOREG OANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (3/87/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie K Aom Ramli Usman, S.H., M.H. Pembina/ 19621231 199803 1 015 4 PENJELASAN ATAS RANCANGAN OANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN OANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH I. UMUM Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34-6071 Tahun 2016 tentang Pembatalan Oanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, perlu dicabut Oanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 37). Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 96

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Oanun Kabupaten Pidie tentang Pencabutan Oanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092),

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), IG 1 2

Menetapkan

Menetapkan :

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE dan BUPATI PIDIE MEMUTUSKAN : OANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENCABUTAN OANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR & TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Qanun Kabupaten Pidie No. 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016