Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1969
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Status
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks3PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut segala peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Menetapkan ... Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta. Pasal 1. Pada saat Undang-undang ini mulai bertaku dibentuk, Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Bandung. Pasal 2. Daeah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi jawa Barat. Pasal 3. Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta dikurangi dengan Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 4. Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bandung. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 5. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jendral T.N.I Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH.Jenderal TNI Major Jenderal TNI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI Di JAKARTA. A. UMUM : Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini pada prinsipnya ditiap-tiap Propinsi perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap Kabupaten diadakan Pengadilan Negeri. Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila tekhnis dapat dipertanggung- jawabkan. Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi Jakarta, dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tingi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat, maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Bandung. Dengan demikian perlu diatur kembali Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta sebagai termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta. Hal-hal tersebut di atas dijalankan dengan Undang-undang ini. B. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Pengadilan Tinggi Bandung mulai saat ini meliputi Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri Bandung, Cirebon, Purwakarta, Indramayu, Kuningan, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Bekasi, Krawang, Bogor, Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Undang-Undang